Trump Tegaskan Akan Tarik Pasukan AS dari Afghanistan

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Donald Trump kembali mengulangi sumpahnya menarik pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan. Dia mengatakan tidak ingin membunuh ratusan ribu tentara AS dalam pertempuran tanpa akhir.

Dalam salah satu dari beberapa poin kebijakan luar negerinya, Trump menawarkan 'restu' untuk negosiasi baru dengan militan Taliban.

Baca Juga

Pesawat Andalan India Jatuh di Dubai Air Show, Ini 3 Keunggulan HAL Tejas

"Saya tidak ingin membunuh ratusan ribu orang di Afghanistan, banyak dari mereka benar-benar tidak bersalah," ujar Trump, dalam pidato tahunan kenegaraan, State of the Union, di Kongres, seperti dilaporkan AFP, Rabu (5/2/2020).

"Ini juga bukan fungsi kami untuk melayani negara lain sebagai agen penegak hukum. Mereka (tentara AS) adalah pejuang perang, yang terbaik di dunia, dan mereka juga ingin berjuang untuk menang atau tidak bertarung sama sekali," ujarnya.

Baca Juga

AS Bantah Klaim Taliban yang Sebut Pesawat Militernya Ditembak Jatuh di Afghanistan

"Kami bekerja untuk akhirnya mengakhiri perang terpanjang Amerika dan membawa pasukan kami kembali ke rumah," kata dia, menegaskan.

Trump sejak lama mempertanyakan kebijakan menahan pasukan di luar negeri dan menggambarkan perang di Afghanistan -yang diluncurkan setelah serangan 11 September 2001- sebagai penghabisan darah dan harta.

Baca Juga

Donald Trump Ingin Mulai Lagi Pembicaraan Damai, Taliban: Terlalu Dini

Namun, tahun lalu, Trump tiba-tiba membatalkan pertemuan puncak di lokasi kepresidenan di Camp David dengan Taliban, lantaran serangan yang menewaskan seorang Amerika.

Dia kemudian mengizinkan perunding veteran AS, Zalmay Khalilzad, untuk melanjutkan perundingan, yang berlangsung berbulan-bulan di Qatar.

Baca Juga

Trump Mendadak Kunjungi Afghanistan untuk Rayakan Thanksgiving dengan Pasukan AS

Di bawah rancangan kesepakatan, AS akan menarik pasukan, dan Taliban berjanji tidak membiarkan ekstremis menggunakan Afghanistan sebagai pangkalan; serta membuka pembicaraan dengan pemerintah yang diakui secara internasional di Kabul.

Editor: Nathania Riris Michico