Ubah Nama Departemen Pertahanan, Trump Ingin Kembalikan Kejayaan AS seperti Perang Dunia

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani Instruksi Presiden pada Jumat (5/9/2025) yang mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Keputusan ini disebut sebagai upaya untuk menghidupkan kembali semangat kejayaan militer AS di era Perang Dunia.

Mengacu pada Sejarah Kemenangan

Hamas Serahkan Jenazah Salah Satu dari 2 Tawanan Israel Terakhir di Gaza

Trump berulang kali menyampaikan gagasan penggantian nama tersebut dengan alasan historis. Menurutnya, ketika AS masih bernama Departemen Perang, negara itu berhasil mencatat kemenangan besar dalam Perang Dunia.

“Nama Departemen Perang memberikan pesan kesiapan dan tekad lebih kuat dibandingkan dengan Departemen Pertahanan yang hanya menekankan kemampuan bertahan,” demikian bunyi Instruksi Presiden yang diteken Trump, seperti dikutip BBC.

Trump Ubah Nama Pentagon Jadi Departemen Perang, Pete Hegseth Berubah Jadi Menteri Perang

Instruksi itu juga menyebut pemulihan nama lama ini akan mempertajam fokus Pentagon pada kepentingan nasional sekaligus memberi sinyal kepada musuh bahwa AS siap berperang demi mempertahankan posisinya.

Pentagon pertama kali memakai nama itu sejak 1789 pada masa Presiden George Washington. Namun setelah Perang Dunia II berakhir, tepatnya tahun 1947, nama tersebut diganti menjadi Departemen Pertahanan untuk mencerminkan semangat menjaga perdamaian pascaperang.

Teken Instruksi Presiden, Trump Ubah Nama Departemen Pertahanan Jadi Departemen Perang

Kini, lebih dari 7 dekade, Trump kembali menghidupkan istilah lama tersebut, sebuah keputusan yang memicu perdebatan, apakah ini sekadar simbol politik atau sinyal agresif terhadap lawan-lawan Amerika di panggung global.

Pete Hegseth Jadi Menteri Perang

Perubahan nama otomatis mengubah jabatan Menteri Pertahanan Pete Hegseth menjadi Menteri Perang. Trump bahkan menugaskan Hegseth untuk aktif melobi Kongres agar nama tersebut bisa disahkan secara permanen. Untuk sementara ini penggunannya masih sekunder.

Trump dan Hegseth juga menegaskan bahwa Pentagon perlu kembali pada etos prajurit dan semangat perang, bukan terjebak dalam isu-isu seperti keberagaman, kesetaraan, dan inklusi yang mereka sebut sebagai bagian dari “ideologi woke".

Meski Instruksi Presiden sudah diteken, perubahan nama ini belum resmi berlaku penuh. Konstitusi AS menegaskan bahwa Kongres adalah lembaga yang berwenang membentuk maupun mengubah departemen. Selain itu, perubahan juga wajib melewati tinjauan hukum.

Editor: Anton Suhartono