UEA Ingin Tangguhkan Pembelian Jet Tempur F-35 dari AS, Menlu Blinken Pun Melunak

KUALA LUMPUR, iNews.id – Keinginan Uni Emirat Arab (UEA) untuk menangguhkan rencana pembelian jet tempur F-35 dan drone militer dari AS menuai respons pejabat tinggi negeri Paman Sam. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan, negaranya siap bergerak maju dalam kesepakatan penjualan alutsista tersebut.

Menurut Blinken, pemerintahnya harus melakukan beberapa tinjauan atas perjanjian jual beli itu.

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

“Kami ingin memastikan, misalnya, bahwa komitmen kami terhadap keunggulan militer kualitatif Israel terjamin, jadi kami ingin memastikan bahwa kami dapat melakukan tinjauan menyeluruh terhadap teknologi apa pun yang dijual atau ditransfer ke mitra lain di wilayah tersebut, termasuk UEA,” kata Blinken pada konferensi pers di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (15/12/2021).

“Tapi saya pikir kami (Amerika Serikat) terus bersiap untuk maju jika UEA terus ingin mengejar kedua hal ini,” ujarnya.

Baca Juga

Pesawat Jet F-35 Inggris Jatuh di Laut Mediterania, Pilot Dilaporkan Selamat

Seorang pejabat UEA pada Selasa (14/12/2021) kemarin mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah memberi tahu Amerika Serikat tentang keinginan negaranya untuk menangguhkan diskusi pembelian jet tempur F-35 dari Washington DC. Rencana pembelian alutsista itu sebenarnya menjadi bagian dari kesepakatan senilai 23 miliar dolar AS yang juga mencakup pengadaan drone tempur dan amunisi canggih lainnya.

Pejabat itu mengatakan, ada beberapa persyaratan teknis, pembatasan operasional yang berdaulat, dan analisis biaya/manfaat menjadi alasan yang mendorong penilaian ulang kesepakatan tersebut oleh Pemerintah UEA.

Baca Juga

Erdogan Akan Bertemu Joe Biden, Jet Tempur F-35 Jadi Bahasan Utama  

UEA sebelumnya telah menandatangani perjanjian untuk membeli 50 jet tempur F-35 dan hingga 18 drone bersenjata dari AS. Hal itu, diungkapkan oleh para sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut kepada Reuters, Januari lalu.

Editor: Ahmad Islamy Jamil