Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Kapal Pengungsi Rohingya Terbalik di Perairan Malaysia-Thailand, Ratusan Orang Hilang
Advertisement . Scroll to see content

Uni Eropa Siap Jatuhkan Sanksi kepada 11 Pejabat Junta Militer Myanmar

Senin, 22 Maret 2021 - 18:30:00 WIB
Uni Eropa Siap Jatuhkan Sanksi kepada 11 Pejabat Junta Militer Myanmar
Ribuan rakyat Myanmar turun ke jalan menentang kudeta oleh junta militer. Sedikitnya 250 orang tewas ditembak aparat dalam aksi menentang kudeta atas Aung San Suu Kyi tersebut. (Foto: Reuters).
Advertisement . Scroll to see content

YANGON, iNews.id - Uni Eropa (UE) siap menjatuhkan sanksi kepada 11 pejabat junta militer Myanmar yang terlibat dalam kudeta 1 Februari lalu. Penggulingan kekuasaan Aung San Suu Kyi itu berimbas pada ditembaknya 250 warga yang berunjuk rasa menentang kudeta.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Josep Borrell, menyampaikan rencana penjatuhan sanksi tersebut dalam pertemuan para menteri luar negeri negara blok itu di Brussel, Senin (22/3/2021). Nama-nama pejabat tersebut akan diumumkan setelah sanksi resmi diputuskan oleh para menteri.

Para diplomat UE mengatakan, beberapa perusahaan di bawah kendali militer negara Asia Tenggara itu seperti Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC) juga akan menjadi sasaran sanksi, yaitu berupa larangan bagi investor dan bank UE untuk melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan itu.

Pendemo Protes Kudeta di Myanmar (Foto: Reuters)

Perusahaan tersebut berperan dalam perekonomian Myanmar, mulai dari sektor pertambangan dan manufaktur, makanan dan minuman, perhotelan, telekomunikasi hingga perbankan. Bisnis tersebut bagian dari pembayar pajak terbesar Myanmar, dan menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan asing.

"Jumlah warga sipil yang tewas sudah mencapai angka yang tak tertahankan, itulah sebab kami tidak dapat menghindari pemberian sanksi. Kami tidak bermaksud untuk menghukum rakyat Myanmar, tapi kepada mereka yang terang-terangan melanggar hak asasi manusia (HAM)," ujar Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, dalam pertemuan tersebut, dikutip Reuters pada Senin (22/3/2021).

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut