Usai Wawancarai Separatis, Wartawan Myanmar Terancam Penjara Seumur Hidup

Ahmad Islamy Jamil ยท Selasa, 31 Maret 2020 - 19:47 WIB
Usai Wawancarai Separatis, Wartawan Myanmar Terancam Penjara Seumur Hidup

Penjara di Myanmar (ilustrasi). (Foto: AFP)

MANDALAY, iNews.id – Seorang wartawan Myanmar didakwa dengan pidana penjara seumur hidup lantaran menerbitkan hasil wawancaranya dengan kelompok pemberontak yang beroperasi di Negara Bagian Rakhine yang bergolak. Hasil wawancara tersebut diterbitkan hanya berselang sepekan setelah kelompok pemberontak yang dia wawancarai itu ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah.

Negara Bagian Rakhine memang telah lama menjadi medan konflik antara militer Myanmar dan Tentara Arakan, kelompok separatis yang menuntut otonomi yang lebih besar bagi etnis Rakhine. Bentrokan antara kedua kubu telah menewaskan puluhan warga sipil, sedangkan ratusan lainnya luka-luka, dan sekitar 150.000 orang telantar sejak Januari tahun lalu.

Hasil wawancara pada 27 Maret lalu dengan perwakilan pimpinan Tentara Arakan itu diterbitkan Voice of Myanmar, media yang bermarkas di Mandalay. Akibat artikel tersebut Nay Myo Lin selaku pemimpin redaksi media itu pada hari ini diseret ke pengadilan atas tuduhan terorisme.

Laporannya tentang pertemuan dengan pimpinan Tentara Arakan itu diterbitkan setelah Pemerintah Myanmar mengumumkan pada 23 Maret lalu bahwa para pemberontak itu telah diklasifikasikan sebagai kelompok teroris.

“Saya didakwa melanggar dua pasal UU Antiterorisme,” kata Nay Myo Lin kepada wartawan setelah meninggalkan Pengadilan Mandalay, Selasa (31/3/2020), dikutip AFP.

Dakwaan terhadap sanga wartawan mencakup memberikan peluang kepada kelompok teroris untuk menyebarkan rasa takut, berkumpul, atau bersembunyi. Tuduhan itu seperti disampaikan oleh Badan Intelijen Myanmar.

Dalam dakwaan, Nay Myo Lin bisa terancam hukuman maksimal seumur hidup di penjara. “Ini jelas mengganggu kebebasan pers,” kata wartawan yang sebelumnya pernah bekerja untuk BBC berbahasa Myanmar itu.

Istri Nay Myo Lin, Zarni Mann mengatakan, laptop suaminya disita oleh polisi. Dia pun mengecam penggunaan Undang-Undang Antiterorisme terhadap jurnalis.

Pemerintah Myanmar telah mendapat kecaman di masa lalu atas penahanan besar-besaran terhadap dua wartawan Reuters yang dihukum pada 2018 karena dicap melanggar Undang-Undang tentang Rahasia Negara setelah mengungkap pembantaian Muslim Rohingya di negeri itu.

Dua wartawan itu akhirnya dibebaskan lewat pengampunan (amnesti) presiden setelah mendekam di penjara lebih dari setahun. Organisasi Reporters Without Borders mencatat, Myanmar berada di peringkat 138 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers.

Editor : Ahmad Islamy Jamil