Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Ariana Grande Terkena Covid-19 hingga Sejumlah Acara Dibatalkan, Begini Kondisinya
Advertisement . Scroll to see content

Vaksinasi Covid Lambat, Pemerintah Ancam Blokir Layanan Telepon Seluler di 2 Provinsi

Kamis, 17 Juni 2021 - 06:40:00 WIB
Vaksinasi Covid Lambat, Pemerintah Ancam Blokir Layanan Telepon Seluler di 2 Provinsi
Ilustrasi kegiatan vaksinasi Covid-19. (Foto SINDOnews)
Advertisement . Scroll to see content

ISLAMABAD, iNews.id – Program vaksinasi Covid di Pakistan berjalan lambat. Kondisi tersebut membuat pihak berwenang di negara itu merasa prihatin, sehingga memutuskan untuk mengambil langkah drastis.

Di antara kebijakan yang bakal ditempuh Pemerintah Pakistan adalah memblokir layanan telepon seluler masyarakat di dua provinsi. Selain itu, pemerintah juga akan menangguhkan gaji beberapa pegawai negeri yang belum divaksinasi.

Pihak berwenang Pakistan menyatakan, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi rasa skeptis mendalam tentang vaksin Covid-19 yang berkembang di tengah masyarakat. Harapannya, kebijakan itu dapat meningkatkan inokulasi secara lebih luas.

Pakistan sudah lama menghadapi gelombang disinformasi atau hoaks tentang vaksin. Padahal, vaksin-vaksin yang digunakan sebelumnya telah terbukti aman dan efektif, terutama untuk polio. 

Para orang tua di negeri Asia Selatan itu biasanya menolak imunisasi polio untuk anak-anak mereka, dengan anggapan keliru bahwa vaksin tersebut berbahaya dan bagian dari rencana AS untuk mensterilkan (memandulkan) anak-anak mereka. Penolakan itu membuat Pakistan menjadi negara terakhir dengan status endemik virus polio di dunia, bersama dengan Afghanistan.

Kini, hoaks dan teori konspirasi tentang efek samping vaksin corona pun telah menyebar luas di Pakistan. “Saya mendengar bahwa orang-orang, setelah mendapatkan suntikan virus corona, akan meninggal dalam dua tahun,” kata Ehsan Ahmed, seorang sopir truk di Karachi, dikutip New York Times, Rabu (16/6/2021).

“Itulah alasan bahwa di keluarga besar kami yang terdiri atas setidaknya 25 orang, tidak ada satu  pun yang mau divaksinasi,” ucapnya.

Pemerintah Pakistan telah menetapkan target untuk memvaksinasi antara 45 juta dan 65 juta penduduk pada akhir tahun ini. Anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan dosis vaksin Covid di sana mencapai 1,1 miliar dolar AS (Rp15,86 triliun).

Akan tetapi, hingga Selasa (15/6/2021), Pakistan baru memvaksinasi sekitar 3 juta orang secara lengkap, sejak program inokulasi dimulai pada 3 Februari lalu. Jumlah tersebut kurang dari 2 persen dari populasi negara itu.

Sebagai upaya untuk memaksa agar masyarakat mau disuntik vaksin corona, otoritas lokal di Provinsi Punjab dan Provinsi Sindh mengumumkan rencana untuk memblokir layanan telepon seluler kepada penduduk yang menolak divaksinasi.

“Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan vaksin,” kata Menteri Penerangan Sindh, Syed Nasir Hussain Shah. 

Menurut dia, tidak ada alasan bagi warga untuk menolak divaksinasi. Kendati demikian, pihak berwenang belum mengumumkan kapan kebijakan itu akan berlaku atau bagaimana langkah itu akan diterapkan ke depan.

Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi Sindh juga mengarahkan kementerian keuangannya untuk menyetop pembayaran gaji pegawai negeri yang belum divaksinasi, terhitung mulai Juli nanti.

Editor: Ahmad Islamy Jamil

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut