Wapres Filipina Sara Duterte Dimakzulkan DPR usai Ancam Bunuh Presiden

MANILA, iNews.id - DPR Filipina memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte, Rabu (5/2/2025). Sara dituduh melakukan berbagai kejahatan, termasuk merencanakan pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr, korupsi, dan gagal mengecam keras tindakan agresif China terhadap pasukan Filipina di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

Dilansir dari AP, pemakzulan ini dilakukan legislator, yang banyak di antaranya sekutu dari Ferdinand Marcos Jr. Langkah ini memperdalam keretakan politik yang melibatkan dua pemimpin tertinggi negara itu.

Baca Juga

Sejarah Skandal Seks Andrew Cuomo saat Jadi Gubernur New York

Sekretaris Jenderal DPR Filipina Reginald Velasco mengatakan, setidaknya ada 215 anggota DPR menandatangani mosi pemakzulan terhadap Sara Duterte. Angka ini jauh lebih banyak dari jumlah yang diperlukan untuk memungkinkan petisi tersebut segera dikirimkan ke Senat, yang akan berfungsi untuk mengadili wakil presiden.

Di antara para penanda tangan mosi pemakzulan tersebut adalah putra presiden Sandro Marcos, dan sepupunya, Ketua DPR Martin Romualdez. Lewat pemakzulan tersebut, Sara Duterte diharapkan dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden dan dilarang memegang jabatan publik.

Baca Juga

Filipina Makin Kacau, kini Polisi Adukan Wakil Presiden Sara Duterte

"Tindakan Duterte selama masa jabatannya jelas menunjukkan ketidaksetiaan besar terhadap kepercayaan publik dan penyalahgunaan kekuasaan yang kejam, yang jika digabungkan, menunjukkan ketidaklayakannya untuk menduduki jabatan publik dan ketidaksetiaannya terhadap hukum dan Konstitusi 1987," kata pengaduan tersebut tentang Sara vDuterte.

Sara Duterte tidak segera mengomentari keputusan DPR untuk memakzulkannya. Namun, saudara laki-lakinya, Paolo Duterte yang juga anggota DPR mengatakan, pemakzulan tersebut merupakan tindakan penganiayaan politik. 

Baca Juga

Wapres Filipina Sara Duterte Bantah Ingin Bunuh Presiden Marcos Jr, Ini Penjelasannya

"Para anggota parlemen yang bersaing bermanuver untuk segera mengumpulkan tanda tangan dan mendorong kasus pemakzulan yang tidak berdasar ke Senat," katanya.