Yoon Suk Yeol Jadi Presiden Ke-2 Korsel yang Dimakzulkan, Tak Dapat Uang Pensiun

SEOUL, iNews.id - Yoon Suk Yeol menjadi presiden kedua Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan. Mahkamah Konstitusi mengesahkan pemakzulan Yoon dalam sidang pada Jumat (4/4/2025), berdasarkan permintaan parlemen Majelis Nasional.

Presiden Korsel sebelumnya yang dimakzulkan adalah Park Geun Hye yakni pada 2017. Politikus perempuan itu didakwa memanfaatkan ajudannya, Choi Soon Sil, untuk mengumpulkan dana guna menghadapi pemilihan presiden saat itu.

Baca Juga

Daftar 5 Negara Kaya Tanpa Minyak, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Yoon dimakzulkan terkait penerapan status daurat militer pada 3 Desember 2024, namun hanya berlaku sekitar 6 jam sebelum dibatalkan oleh parlemen. Kemudian pada pertengahan Desember, parlemen, yang dikuasai kubu oposisi, mengajukan pemakzulan terhadap Yoon atas tuduhan melakukan pemberontakan dan melanggar UUD.

Dengan pemakzulan ini Yoon tak berhak mendapat fasilitas negara lagi, termasuk uang pensiun sebesar 95 persen dari gaji terakhir yang diterimanya. Selain itu Yoon juga tak bisa mendapat fasilitas empat orang staf, kantor, tunjangan perawatan medis, serta tidak bisa dimakamkan di pemakaman nasional.

Baca Juga

Korsel Siaga Tinggi Jelang Putusan Pemakzulan Presiden Yoon, Tempat Wisata dan Jalan Utama Ditutup

Semua fasilitas itu hanya diberikan kepada mantan presiden yang menyelesaikan masa jabatan 5 tahun secara baik-baik, tak terlibat skandal, apalagi dimakzulkan.

Meskipun demikian, Yoon akan tetap mendapat fasilitas pengamanan sebagai mantan presiden. Hanya saja level perlindungan akan dikurangi secara signifikan dibandingkan saat menjabat. Yoon dan mantan Ibu Negara Kim Keon Hee berhak mendapat perlindungan dari paspampres, Dinas Keamanan Presiden (PSS), selama 5 tahun. Periode tersebut bisa diperpanjang jika dianggap penting.

Baca Juga

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Bebas dari Tahanan

Selain itu paspampres hanya menjaga kediaman, bukan pengawalan saat bepergian atau melekat.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini disampaikan beberapa bulan setelah Majelis Nasional memakzulkan Yoon, tepatnya pada 14 Desember 2024. Yoon menjabat kurang dari 3 tahun atau sejak Mei 2022, dari masa jabatan semestinya 5 tahun.

Sesuai UU yang berlaku, Korsel harus menggelar pemilihan presiden (pilpres) dalam waktu 60 hari.

Editor: Anton Suhartono