Anggaran Rumah DP 0 Rupiah Dipangkas, DKI Akan Gaet Swasta

JAKARTA, iNews.id - DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah mengesahkan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 sebesar Rp87,9 triliun. Dalam pengesahan ini salah satu anggaran yang dipangkas yakni Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) dengan program rumah DP 0 rupiah.

Pemangkasan anggaran ini merupakan buntut dari pendapatan daerah yang tidak optimal serta sebagian dana perimbangan dari pemerintah pusat yang tidak dibayarkan. Anggaran program ini semula diajukan Rp2 triliun lalu dipangkas menjadi hanya Rp500 miliar.

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

Kepala Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) Dzikran Kurniawan mengatakan, pemangkasan anggaran tidak mengecilkan niat Pemprov DKI untuk menghadirkan hunian rumah murah bagi warga Jakarta. Pemotongan ini juga menjadi tantangan baru yang mesti dihadapi Pemprov dalam menghadirkan program rumah tersebut.

Pemprov, kata dia, bakal mencari cara lain dengan menalangi kredit pemilikan rumah (KPR) antara masyarakat yang membeli dengan pihak swasta (pengembang).

"Jadi dana Rp500 miliar itu akan kita optimalkan. Kita akan lebih kreatif membuat skemanya (pembiayaan kredit rumah DP 0 rupiah). Kita akan optimalkan dana ini lewat kolaborasi, bisa dari pihak swasta ataupun perbankan," ucap Dzikran, Jumat (29/11/2019).

Dia pun meminta masyarakat yang akan membeli rumah serta pihak swasta tidak perlu khawatir dengan kelanjutan program ini karena Pemprov akan mengatur strategi agar dana talangan KPR tetap tersalurkan. Dana FPPR ini akan dikucurkan setiap tahun anggaran.

"Intinya Rp500 miliar ini akan kita optimalisasi. Swasta tetap bangun saja, harganya dijamin tetap kompetitif, masyarakat yang kira-kira mampu silahkan mendaftar, kita akan sediakan dan optimalkan anggaran yang ada," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Justin Adrian menganggap program rumah DP 0 rupiah belum berhasil lantaran belum menyentuh langsung kebutuhan warga. Dengan pemangkasan anggaran ini, DPRD menuntut Pemprov untuk mencari solusi lain dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

"Ada rusunawa tersedia 6000 unit, ketersediaannya belum maksimal. Rumah DP 0 rupiah di Jakarta Timur itu banyak yang belum terisi mungkin karena sosialisasinya yang kurang pas, " kata Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Pemprov DKI menargetkan pembangunan 13.500 unit hunian DP 0 rupiah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2018-2023. Bangunan siap huni tersebut berada di Klapa Village, Jakarta Timur, dengan nama Menara Samawa.

Hunian ini terdiri atas 21 lantai dengan total 780 unit kamar. Masing-masing lantai terdiri 39 unit kamar.

Ada tiga tipe hunian yang disediakan oleh pengelola hunian itu yakni tipe studio yang berjumlah 240 unit, tipe 1 kamar tidur berjumlah 180 unit, dan tipe 2 kamar tidur dengan jumlah 360 unit.

Adapun jumlah harga rumah yang ditawarkan sangat beragam mulai dari Rp180 juta hingga Rp310 juta. Masyarakat diperbolehkan untuk mencicil dengan dana talangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI dengan tenor maksimal 20 tahun.

Editor: Zen Teguh