Anies Pastikan Revitalisasi Monas Jalan Terus

Wildan Catra Mulia ยท Kamis, 06 Februari 2020 - 17:45 WIB
Anies Pastikan Revitalisasi Monas Jalan Terus

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan proyek pembangunan revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) kembali dilanjutkan setelah sempat dihentikan sementara. Kepastian itu didapat usai rapat Komisi Pengarah yang digelar Rabu, 5 Februari 2020 di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Anies yang juga menjabat sekretaris Komisi Pengarah mengatakan, proyek pembangunan revitalisasi Monas sudah sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Yang pertama alhamdulillah revitalisasi monas jalan terus. Jadi itu sejalan dengan Keppres Nomor 25 Tahun 1995 karena memang rancangannya dibuat mengikuti keppres," katanya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Dalam rapat Komisi Pengarah, Anies mengklaim, Kemensetneg memuji Pemprov DKI Jakarta terkait revitalisasi Monas. Pujian itu karena dalam rancangan pembangunan, Pemprov DKI menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) lebih banyak.

"Malah Komisi Pengarah memberikan apresiasi karena akan terjadi penambahan ruang terbuka hijau di kawasan Monas dan sebagian juga baru menyadari bahwa tempat parkir IRTI, kemudian Lenggang Jakarta itu, semua itu akan menjadi tempat yang hijau," tuturnya.

Mensesneg Pratikno, kata Anies, menginginkan revitalisasi kawasan Monas selesai sesuai waktu yang ditentukan. Dia juga menyebut Komisi Pengarah meminta desain yang baru dalam bentuk gambar.

"Ketua Komisi Pengarah (Pratikno) menginginkan itu sesuai target waktunya. Jadi itu kesimpulan, lalu dari kesimpulan kemarin kita harus wujudkan dalam bentuk gambar. Gambar Itu sudah diserahkan kepada Komisi pengarah untuk kemudian nanti disepakati sama-sama," ujarnya.

Rapat juga dihadiri Sekretaris Kemensetneg Setya Utama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Editor : Djibril Muhammad