Anies-Sandi Ingin Kerja Cepat Wujudkan Jakarta Berkeadilan

JAKARTA- Pasangan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dituntut bekerja cepat membenahi berbagai persoalan Ibu Kota.Bukan hanya masalah lama seperti banjir, kemacetan dan kemiskinan, duet pemimpin baru Jakarta ini juga mesti menyatukan perbedaan warga yang selama masa pilkada lalu terbelah secara tajam. Kesamaan visi akan menjadi modal kuat untuk melaksanakan berbagai kebijakan.

Harapan dan tuntutan masyarakat itu beralasan karena hingga kini banyak masalah di Jakarta yang perlu segera mendapat penanganan seperti kemacetan lalu lintas, transportasi yang belum bisa terintegrasi, normalisasi sungai, pengolahan sampah, penataan trotoar hingga pena taan hunian. Total ada 23 janji Anies-Sandi yang dilontarkan pada kampanye Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta lalu.

Bak Perang Antar Geng Kriminal, 12 Orang Tembaki Bar di Afrika Selatan Tewaskan 9 Orang

Di antara janji besar itu adalah penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta, pembangunan rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0%, dan mencetak 200.000 pengusaha baru dengan program andalan One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK-OCE). Tugas Anies-Sandi semakin tak enteng karena perlu menyatukan masyarakat yang sebelumnya terbelah pandangan dan pilihan politiknya pada ajang pemilihan kepala daerah.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan Anies-Sandi setelah dilantik. Pertama adalah mampu menerjemahkan janji kampanye dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. “Itu harus dilakukan dalam waktu enam bulan ke depan. Lalu diterjemahkan dalam penyusunan APBD 2018,” katanya.

Menurutnya perencanaan pembangunan menjadi penting karena hal itu untuk melihat apakah kepala daerah terpilih benar-benar menepati janjinya. Jika apa yang sudah dikampanyekan tidak terlihat dalam RPJMD, itu berarti hanya janji-janji belaka. “Itu semua akan terlihat apakah program-program sinergis dengan janji kampanye,” ungkapnya.

Penyusunan program juga harus disesuaikan dengan program strategis nasional. Bahkan menurutnya masih ada program dari gubernur sebelumnya yang layak untuk dilanjutkan. Kedua, Anies-Sandi tak bisa langsung merombak jajaran birokrasi sampai enam bulan setelah dilantik. Jika mendesak, rotasi harus seizin Menteri Dalam Negeri. Ketiga, Anies-Sandi harus bisa berdiri di semua kelompok masyarakat, segala ras, dan agama. “Termasuk baik dulu yang mendukungnya maupun yang tidak,” kata mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Trubus Rahardiansyah mengatakan, dengan kebijakan populis dan mempersatukan kepentingan masyarakat, janji-janji Anies-Sandi akan mu dah diwujudkan. Guna menelurkan kebijakan populis itu, Anies-Sandi harus terjun langsung ke masyarakat lapisan bawah. “Kalau mau ya harus seperti itu. Kalau dia tidak mau turun dan hanya berkoar-koar di Balai Kota, sulit,” ungkapnya.

Untuk mendukung program-programnya, menurut Trubus, Anies-Sandi mesti bisa membangun suasana kondusif di jajarannya dan DPRD mengingat fraksi pendukungnya di Dewan hanya dua partai, yakni PKS dan Gerindra. Segala program kegiatan yang disusun dan dibahas di DPRD juga harus didukung dengan pendapatan dan biaya lainnya agar dapat terlaksana. Misalnya janji DP 0% atau 0 rupiah jika tetap dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 mengakibatkan kegiatan lain bakal tersingkir.

“DP 0 rupiah rumah tidak bisa masuk pada anggaran 2018 karena anggarannya besar. Ini harus diatasi, kalau tidak program itu hanya jadi slogan saja,” ungkapnya.

Harapan serupa disampaikan pengamat perkotaan Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna. Dia menilai tugas utama yang harus dilakukan Anies-Sandi memang mempersatukan warga DKI Jakarta yang masih susah move on pascapilkada beberapa waktu lalu. Dia pun berharap Anies-Sandi bisa menjalin hubungan harmonis dengan rekan kerja DPRD agar program yang mereka kampanyekan sebelumnya bisa terealisasi.

“Dengan gayanya Pak Anies yang santun mungkin bisa menjalin hubungan lebih erat. Tapi ingat, santun harus tegas, jangan justru malah terbawa,” ungkapnya.

Tak kalah penting, kata Yayat, Anies-Sandi harus menyelesaikan permasalahan reklamasi dengan segera. Sebab Anies-Sandi harus memiliki dasar hukum yang pasti terlebih dahulu jika ingin tetap menghentikan proyek reklamasi. Reklamasi seperti diketahui dibiayai swasta yang sudah banyak mengeluarkan biaya. "Ini bisa dihentikan dengan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Kawasan Pantura Jakarta. Dengan demikian ketika menolak mesti bukan secara pribadi, tetapi melalui cara win win solution,” ujarnya.

Pidato Politik

Usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 Oktober lalu, Anies menyampaikan pidato politik pertamanya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengungkapkan, kemenangan pada pilkada merupakan kemenangan warga Jakarta yang terpaut rasa sama, yaitu keadilan.

“Amanat besar diletakkan di pundak kami berdua. Hari ini awal perjuangan dalam menghadirkan keadilan, maju kotanya bahagia warganya,” kata dia. Untuk mewujudkan persatuan, Anies meminta warga melakukan musyawarah. Dia pun akan kembali menghidupkan majelis-majelis musyawarah lagi. Kota Jakarta, kata dia, jangan dibangun dari gubernur kepada bawahannya saja, tetapi harus mendengarkan suara warga.

“Dari itu semua pastinya akan mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat. kita bangun bukan sekelompok orang, satu orang, golongan bangsawan, tapi untuk semua,” katanya. Kebijakan akan didasarkan pada kepentingan publik sehingga pengelolaan seperti tanah atau pulau tidak boleh untuk satu golongan, perhimpunan, dan satu korporasi.“Kebijakan untuk kepentingan warga Jakarta. Inilah semangat pembangunan yang diletakkan untuk bersama sama,” tandasnya.

Editor: Zen Teguh