Apresiasi DPR Sepakati RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif, PGI : Semoga Cepat Disahkan

JAKARTA, iNews.id - Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) merasa gembira atas disepakatinya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai usul inisiatif. RUU TPKS artinya bakal masuk dalam pembahasan selanjutnya.

Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow mengatakan PGI sendiri sejak Tahun 2017 sudah memberi perhatian dan terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Sejak saat itu, bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, PGI terlibat aktif dalam advokasi RUU ini.

Baca Juga

Thailand dan Kamboja Berkonflik Lagi, 4 Tentara Bangkok Terkena Ledakan Ranjau

“Karena itu, PGI merasa gembira dengan disepakatinya pembahasan RUU ini ke tahap berikutnya. Untuk itu maka, PGI menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI dan 8 (delapan) fraksi di DPR yang hari ini menyetujui RUU ini untuk dibahas selanjutnya,” kata Jerry dalam keterangan tertulis, Selasa (18/01/2022).

Bagi PGI, tambah Jerry, RUU TPKS menjadi penting untuk segera disahkah seiring melihat korban kekerasan seksual yang terus muncul. Hal ini juga selaras dengan proses hukum yang seringkali dianggap kurang memberikan rasa keadilan bagi korban.

Baca Juga

RUU TPKS Resmi Jadi Inisiatif DPR, Ini yang akan Dilakukan Pemerintah

Bahkan, PGI sendiri kerap kaing menyampaikan RUU TPKS untuk segera masuk dalam ranah pembahasan. Hal ini untuk mendorong disahkannya RUU TPKS menjadi sebuah produk Undand-Undang.

“PGI berharap DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk regulasi bisa melakukan proses pembahasan secara cepat supaya RUU ini bisa segera disahkan sebagai UU. Karena itu, PGI mendorong agar pembahasan dilakukan di Baleg DPR RI,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi-fraksi DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU usul inisiatif DPR, Selasa (18/1/2022). Pengesahan melalui Rapat Paripurna DPR dihadiri belasan perwakilan NGO pembela hak perempuan korban kekerasan seksual.

Ketua DPR RI Puan Maharani memperkenalkan perwakilan NGO yang hadir dalam rapat paripurna tersebut sebelum penyampaian pendapat fraksi. Mereka adalah Sri Nur Herwati, Yayasan Sukma; Misya, Institut Kapal Perempuan; Anis Hidayah, Migrant Care; Kustiah, LKKNU Jalastoria; Vivi Widiawati, Perempuan Mahardika; Imelda Berwanti Purba, PGI; Imbaniasih, Suluh Perempuan; Mutia Gustina, Institut Kapal Perempuan; Ajeng Pangesti Anggriani, Perempuan Mahardika; Ning Setyani, Sekolah Perempuan DKI Jakarta; Justin Christina Galaktik, Institut Kapal Perempuan; Indri Sri Sembadra, Institut Kapal Perempuan; Budis Utami, Institut Kapal Perempuan; dan Ririn Sefsani, Kemitraan.

"Terima kasih atas kehadirannya, semoga gotong-royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak," kata Puan.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq