Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Sinkronkan Data dan Gencarkan Bansos Tepat Sasaran

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menanggulangi masalah kemiskinan di Ibu Kota. Salah satunya melalui sinkronisasi data.

Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono mengatakan data akurat penting untuk digunakan dalam beragam program bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Baca Juga

PM Jepang Takaichi Siap Potong Gajinya Sendiri dan Juga Kabinetnya, Indonesia Berani Tiru?

“Dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jakarta, maka Pemprov DKI harus menjaga batas garis kemiskinan supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Kita harus jaga batas bawahnya. Jaganya dengan apa? Dengan gencar memberikan bantuan sosial atau jaminan sosial kepada masyarakat,” kata Heru dikutip dari keterangannya, Rabu (19/7/2023).

Pemprov DKI bakal menggencarkan berbagai program bantuan sosial di antaranya program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Lansia Jakarta dan program kesejahteraan sosial lainnya. 

Baca Juga

Pj Gubernur DKI Heru Budi Minta Maaf Banyak Masalah PPDB di Jakarta

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan pelatihan-pelatihan melalui Pusat Pelatihan Kerja, pembekalan kewirausahaan Jakpreneur melalui program pemasaran dan fasilitas permodalan dan program lainnya.

Menurut Heru, pandemi Covid-19 selama dua tahun membuat situasi ekonomi menjadi sangat menantang. Namun, saat ini perekonomian di Jakarta mulai menggeliat kembali.

“Pascapandemi, perekonomian mulai berjalan dan bangkit kembali,” ucap Heru.

Heru mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi Jakarta saat mengukur tingkat kemiskinan yakni mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Contohnya seperti banyak pendatang baru di Jakarta yang belum memiliki pekerjaan tetap maupun pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usahanya terganggu saat pandemi.

"Hal ini membutuhkan strategi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam sinergi kebijakan pengendalian penduduk, data terpadu berbasis sistem informasi dan sinkronisasi target pensasaran program pusat-daerah, utamanya untuk target sasaran penduduk non-KTP DKI," katanya.

Editor: Reza Fajri