Bansos Pemerintah Pusat Diprioritaskan untuk Warga Belum Terdata

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi 1,2 juta kepala keluarga di Jakarta yang terdampak penanganan wabah corona sebagai jaring pengaman sosial. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bansos tersebut diprioritaskan untuk masyarakat yang belum masuk daftar terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal itu dilakukan karena banyak keluarga yang tiba-tiba membutuhkan karena kehilangan pekerjaan serta penghasilan selama penanganan wabah corona. Di samping itu, masyarakat yang masuk DTKS telah menerima bantuan rutin seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi.

Baca Juga

Zionis Merespons Niat Turki Tangkap Netanyahu: Israel Kuat dan Tak Kenal Takut!

"Masyarakat yang tidak masuk DTKS harus mendapat perhatian karena banyak mereka yang tidak miskin awalnya tiba-tiba menjadi miskin. Mereka hanya memiliki peluang sedikit untuk mendapatkan bantuan," katanya di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Oleh sebab itu Muhadjir mendorong pengurus RT dan RW setempat mendata warganya yang masuk kategori membutuhkan karena penanganan corona. Menurutnya harus ada verifikasi data yang ketat supaya mereka yang masuk daftar baru bisa dipastikan masyarakat yang terdampak.

Baca Juga

Anies Baswedan Akui 1,6 Persen Bansos Tahap Pertama Salah Sasaran

Selain itu untuk menghindari tumpang tindih data antara penerima bansos dari provinsi dan pemerintah pusat. Muhadjir juga memastikan persediaan logistik untuk penyaluran bansos di Jakarta aman.

"Persoalan data nanti akan dibenahi," ucapnya.

Editor: Rizal Bomantama