Banyak Anggaran DKI Dinilai Janggal, Anies Salahkan Sistem Warisan Ahok

JAKARTA, iNews.id – Pengadaan lem aibon yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menuai sorotan lantaran alokasinya mencapai yang Rp82 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan angka yang janggal itu muncul karena kesalahan sistem.

Adapun sistem yang dimaksud Anies adalah sistem e-budgeting (penganggaran secara elektronik) yang digagas mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada 2016 lalu. Sistem itu adalah aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah Ibu Kota.

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Anies menjelaskan, sistem tersebut memang digunakan untuk meng-input semua anggaran. Namun yang disayangkan, teknologi itu ternyata tak secanggih yang masyarakat kira. Setiap tahun sejak pertama kali digunakan, selalu muncul angka yang aneh.

“Ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart (tidak canggih). Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Mantan rektor Universitas Paramadina itu mengaku sudah lazim terjadi masyarakat menemukan anggaran yang tak masuk akal setiap tahun ketika pihaknya melakukan penganggaran karena sistem warisan Ahok itu. Dia pun tidak mempermasalahkan kritik masyarakat, karena kesalahan peng-input-an itu akan direvisi saat pembahasan anggaran dengan DPRD DKI Jakarta.

“Ini problem muncul tiap tahun. Maka, yang kami koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual, pengecekan manual, maka ada puluhan ribu item. Maka tiap tahun itu pasti muncul angka yang aneh-aneh,” ujarnya.

Lantaran cara kerja sistem itu masih dianggap kuno, Anies mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan perbaikan sistem yang lebih canggih. Targetnya, tahun depan sistem baru itu sudah bisa digunakan.

“Sekarang baru mau diperbaiki sekarang manual, mudah-mudahan Tahun 2020 bisa digunakan,” ucapnya.

Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk 2020 yang oleh sejumlah pihak dirasa ganjil. Sebut saja anggaran tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik Rp7,5 miliar menjadi Rp 26,5 miliar yang kemudian direvisi menjadi Rp21 miliar.

Selain itu, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian database juga menjadi sasaran kritik lantaran nilainya mencapai Rp12 miliar. Tak hanya itu, anggaran untuk influencer Rp5 miliar juga tak luput dari sorotan publik.

Terbaru, anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga membuat heboh sejumlah pihak, lantaran diketahui ada biaya sebesar Rp82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan anggaran untuk pengadaan pulpen Rp120 miliar.

Editor: Ahmad Islamy Jamil