Batal Jadi Pembicara HAM Gegara Perda Penyimpangan Seksual, Ini Kata Bima Arya

BOGOR, iNews.id - Wali Kota Bogor Bima Arya batal menjadi pembicara dalam acara The Indonesia Civil Society Forum 2022 yang dinisiasi USAID dan MADANI pada 31 Maret 2022. Penyebabnya, Pemkot dan DPRD Kota Bogor mengesahkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual.

Selain membatalkan kehadiran Bima Arya sebagai pembicara, USAID dan Madani juga mengeluarkan keikutsertaa Kota Bogor dalam forum tersebut.

Baca Juga

Ini 12 Negara yang Berani Akui Taiwan sebagai Negara Merdeka

Hal itu setelah surat pemberitahuan USAID dan MADANI tersebar di Twitter oleh @kujang_maung. Dalam cuitannya, keputusan itu berkaitan dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual.

"18 februari lalu, @usaidindonesia, @fhi360 mengundang walikota bogor @BimaAryaS, menjadi panelis dengan topik "konsolidasi demokrasi di indonesia" pada acara Indonesia Civil Society Forum dengan tema memajukan demokrasi inklusif di Indonesia," cuit akun Twitter @kujang_maung yang dikutip MNC Portal, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga

Holywings Dibuka di Bogor, Bima Arya Ingin Ada Bajigur hingga Bandrek

"Walikota bogor dipersilahkan mempresentasikan program dan usaha yang sudah dilakukan selama ini sebagai kota hak asasi manusia yang berkontribusi pada demokrasi yang inklusif. Tentu @usaidindonesia, @fhi360 telah mempelajari kota bogor dan usaha membangun kota yg inklusif," tulis akun itu lagi.

Baca Juga

Bima Arya Minta Pasien Covid-19 Gejala Ringan Tidak Dirawat di Rumah Sakit

Namun, undangan tersebut dibatalkan sepihak tanpa ada konfirmasi. Pembatalan itu rupanya berkaitan dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual.

"Kemudian tanpa ada komunikasi, undangan tersebut dibatalkan sepihak oleh @usaidindonesia dan @fhi360 dengan membawa perda penyimpangan seksual yang diinisasi oleh dprd. Kembali dengan penilaian sepihak tanpa komunikasi apapun," sambung cuitan tersebut.

Baca Juga

Polemik Pernyataan Arteria, Bima Arya: Orang Sunda Pemaaf, tapi Ini Harus Jadi Pelajaran

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, benar surat yang beredar tersebut memang telah diterima dari USAID dan Madani. Padahal, dirinya sudah menerima undangan tersebut dengan positif pada Februari 2022 lalu.

Baca Juga

Antisipasi Omicron di Bogor, Begini Langkah-Langkah Bima Arya

"Saya menerima undangan sudah dari bulan Februari. Saya respons segera secara positif dan kesediaan memenuhi undangan untuk menjadi pembicara pada forum tersebut. Kesempatan baik untuk berbagi tentang upaya yang tidak mudah dalam membangun kota inklusif dan toleran," kata Bima kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).

Bima Arya pun kecewa dengan USAID dan Madani terkait pembatalan sebagai pembicara dan keikutsertan Kota Bogor dalam forum tersebut. Karena, keputusan itu dinilai hanya sepihak dan tidak ada konfirmasi.

"Tapi kemarin pihak USAID mendadak membatalkan sepihak tanpa ada kesempatan untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi memadai," ujarnya.

Sejak 2014, Pemkot Bogor terus berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil untuk melakukan edukasi tentang HAM, implementasi berbagai kebijakan strategis yang ramah HAM dan juga penyelesaian berbagai kasus lama yang bertentangan dengan nilai-nilai keberagaman.

"Masuknya nilai-nilai HAM dalam RPJMD, pembangunan infrastruktur bagi kaum difabel, pengembalian fungsi ruang publik untuk kepentingan umum, penguatan sistem meritokrasi dalam penempatan pejabat publik, perlindungan terhadap kebebasan menjalankan ibadah bagi semua keyakinan dan selesainya konflik GKI Yasmin adalah beberapa contoh dari sekian banyak komitmen kuat kami dalam membangun kota yang inklusif dan toleran," tutur Bima Arya.

Editor: Agus Warsudi