Cegah Penyimpangan Sosial, Pemkot Depok Siapkan Aturan LGBT

DEPOK, iNews.id - Peraturan wali kota (perwali) terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender alias LGBT tengah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat. Salah satu alasannya, isu seputar LGBT tengah ramai di Depok.

"Untuk menanggulangi penyimpangan sosial tersebut perwali merupakan langkah yang cukup efektif sebagai regulasi dari pencegakan penyimpangan sosial LGBT," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris, di Depok, Jumat (16/11/2018).

Israel Berencana Serang Iran Lagi, Siap Beberkan Pengarahan kepada Trump

Meski begitu, dia mengaku, sebelum aturan itu diterbitkan, tentutnya terlebih dahulu harus ada sandaran dan dasar hukum dari pemerintah pusat. Mengingat, sikap pemerintah daerah harus memiliki sikap yang sama dengan pemerintah pusat.

Jika sandaran dan dasar hukumnya terpenuhi, Idris mengatakan, pihaknya akan menerbitkan perwali mengenai penyimpangan sosial LGBT.

Oposisi Malaysia: Gempa di Palu Hukuman Allah untuk LGBT

Dia menjelaskan, jika peraturan daerah (perda) tidak memiliki sandaran dan dasar hukum di atasnya alias yang lebih tinggi, maka rawan digugat. Apalagi, pemerintah pusat belum membuat aturan terkait hal itu, yang ujungnya bisa dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Tentunya jika ada gugatan akan sia-sia. Untuk itu, pemerintah dan legislatif akan mencari sandaran hukumnya seperti apa. Minimal ada peraturan presiden (perpres) yang menjadi dasar perda secara khusus terkait LGBT," ujar Idris.

5 Fakta Terungkapnya Grup Gay Bandung Indonesia yang Hebohkan Publik

Dia mengatakan, pihaknya telah memerintahkan dinas terkait guna mendata terkait penyimpangan sosial tersebut. Hingga saat ini, dia mengaku, pihaknya belum memiliki data valid.

Mengenai informasi yang berkembang belakangan ini bukanlah data tentang LGBT, melainkan tentang penularan dan Orang dengan HIV/AIDS (OdHA).

"Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak memiliki data LGBT yang valid. Informasi yang berkembang itu adalah mereka yang tertulari atau terkena HIV/AIDS yang merujuk ke RSUD dan lapor ke Dinkes. Mereka tidak mau dibuka datanya dan minta dirujuk ke rumah sakit di Jakarta dan daerah lain. Mereka yang terkena AIDS belum tentu LGBT," kata Idris menegaskan.

Editor: Djibril Muhammad