Diminta Tarik Rem Darurat, Wagub DKI Jakarta: Itu Kewenangan Pusat

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah pihak mendesak Pemprov DKI Jakarta kembali menarik rem darurat melihat lonjakan kasus covid-19. Namun Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan kewenangan menarik rem darurat itu ada di tangan pemerintah pusat.

Seperti diketahui dalam tiga hari terakhir kasus harian covid-19 di Jakarta selalu di atas 5.000 orang.

Baca Juga

Trump Akui AS Berupaya Rebut Minyak dan Tanah dari Venezuela

"Dulu kewenangannya ada di daerah. Sekarang kewenangan ada di pusat, sudah ada aturannya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (21/6/2021).

Menurut Riza, pengaturan dari pemerintah pusat ini diterapkan sebagai penguatan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antardaerah untuk mengendalikan penyebaran covid-19.

Baca Juga

Covid-19 Tembus 12.000-an Kasus per Hari, Ketua IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat!

"Sejak adanya PPKM semuanya dikoordinasikan lewat pemerintah pusat dan itu sangat baik sehingga antardaerah bisa saling menolong bisa membantu bisa bersinergi dengan baik. Jadi sekali lagi, PPKM mikro ini adalah kebijakan yang baik ada koordinasi yang baik antar pemerintah daerah," ucap Riza.

Riza melanjutkan Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait upaya pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19.

Pembatasan kapasitas kegiatan masyarakat dan jam operasional, tutur dia, kurang lebih akan sama dengan apa yang telah disampaikan pemerintah pusat.

"Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko Pak Airlangga, itu nanti kurang lebih yang akan kita tuangkan dalam Pergub. Kami sedang menunggu Instruksi Mendagri sebagai rujukan atau landasan. Insya Allah, besok (Instruksi) Mendagri keluar. DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama