Dishub DKI soal Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta: Sejak 2005 Belum Pernah Naik

JAKARTA, iNews.id - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta buka suara soal wacana kenaikan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000. Pihaknya mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta sudah tak mengalami kenaikan tarif sejak 2005.

Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo pihaknya telah melakukan perhitungan terkait tarif TransJakarta. Hasilnya, terjadi penurunan biaya operasional atau cost recovery dari Transjakarta.

Israel Negosiasi Kesepakatan Gas dengan Suriah setelah Setujui Rp585 Triliun dengan Mesir

"Memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan dinas perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35 persen, sekarang dengan kenaikan harga, inflasi dan sebagainya, tinggal di angka 14 persen," ujar Syafrin saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa kenaikan tarif Transjakarta diperlukan. Dengan begitu biaya operasional bisa meningkat.

Transjakarta Ubah Rute Pola Layanan di Akhir Pekan, Ini Daftarnya

"Penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga untuk mengejar agar cost recovery dari sisi operasional itu bisa meningkat, paling tidak kita pertahankan ke angka-angka sebelumnya," tutur dia.

Bus Transjakarta Seruduk Halte Dukuh Atas, Pengemudi Diduga Kehilangan Fokus

Syafrin menekankan bahwa sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2014 bahwa tarif layanan Transjakarta ditetapkan gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, prosesnya kenaikan tarif akan diajukan oleh Gubernur DKI Pramono Anung ke DPRD.

"Jika ada penyesuaian tarif, maka gubernur pasti akan bersurat ke DPRD untuk mengajukan penyesuaian tarif tadi dan itu akan dibahas. Jadi kita tunggu suratnya, baru itu pasti ada," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bakal mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Ibukota imbas pemangkasan dana transfer ke daerah atau dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat hampir Rp15 triliun.

Diketahui pemangkasan DBH membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2026 dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

"Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau ke mana aja kan bayarannya Rp3.500 ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah berbagai hal yang seperti-seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain," kata Pramono di Balai Kota Jakarta dikutip, Rabu (8/10/2025).

Editor: Puti Aini Yasmin