DPRD DKI Jakarta Desak Anies Beberkan Kebijakan Rem Darurat Kasus Positif Covid-19

JAKARTA, iNews.id - DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Rasyid Baswedan membeberkan strategi rem darurat untuk meredam lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ahmad Idris mengatakan, setelah memperpanjang PSBB transisi untuk ketiga kalinya, belum ada perubahan signifikan baik dari sisi kebijakan maupun penurunan jumlah kasus positif di ibu kota.

Alih-alih memperketat pengawasan, menurut dia, Anies Baswedan justru kerap mengeluarkan kebijakan kontraproduktif seperti kegiatan Car Free Day (CFD) di 32 titik dan pemberlakuan kembali aturan Ganjil Genap. Tak heran dalam dua pekan terakhir persentase orang yang memiliki hasil tes positif Covid-19 dibandingkan jumlah orang yang dites (positivity rate) di Jakarta sempat melonjak menjadi 7,1 persen jauh di atas standar aman WHO yakni 5 persen.

Baca Juga

Berapa Kali Israel Melanggar Gencatan Senjata Gaza?

Idris memaparkan, angka kasus positif selama perpanjangan PSBB masa transisi juga meningkat tajam dengan rata-rata kasus 422 orang per hari. "Kami mendesak Pemprov DKI Jakarta segera membeberkan kebijakan rem darurat yang disiapkan untuk meredam lonjakan kasus di Jakarta," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Pengetatan ataupun pelonggaran aturan, Idris menilai suatu hal yang lazim dilakukan pada saat Pandemi. Sebagai contoh, kota Manila, Filipina dan Melbourne, Australia kembali memperketat pergerakan warga akibat lonjakan kasus positif Covid-19.

Baca Juga

4 Agustus, Pasien Positif Covid DKI Jakarta Capai 23.026

" Gubernur Anies tidak boleh lengah dan ragu untuk menarik rem darurat," ucap politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Idris menuturkan, saat ini di Jakarta telah merebak klaster-klaster baru seperti pasar tradisional yang sudah merambah ke pemukiman dan klaster perkantoran. Masyarakat, dia menduga cenderung salah mengartikan perpanjangan status PSBB masa transisi sebagai kondisi yang sudah kembali seperti semula.

Baca Juga

Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 3.000 Paket Sembako ke Artis Dangdut

"Tidak ada perbedaan dari tiga kali perpanjangan ini, kita tidak bisa berharap ada perubahan hasil kalau Pemprov DKI hanya berpangku tangan dan sekadar memperpanjang status tanpa ada upaya pencegahan," tuturnya.

Peningkatan jumlah tes PCR yang selalu digadang-gadang Gubernur Anies, Idris mengungkapkan, harus diimbangi dengan pencegahan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat sehingga tidak membebani tenaga kesehatan yang mulai kewalahan menangani lonjakan pasien positif Covid-19.

Baca Juga

Ganjil Genap Berlaku, Dishub DKI Perketat Protokol Covid-19 di Transportasi Umum

Gubernur Anies beberapa kali berjanji akan menarik rem mendadak apabila angka penularan terus melonjak tinggi. Namun hingga saat ini belum pernah menjelaskan seperti apa kebijakan 'rem mendadak' yang dimaksud.

"Yang terjadi adalah informasi simpang siur di masyarakat, kebijakan rem mendadak hanya menjadi ancaman semua karena hanya Gubernur Anies yang tahu apa maksudnya," ujarnya.

Baca Juga

Update 1 Agustus, Positif Covid-19 di DKI Bertambah 368 Jadi 21.767 Orang, 13.887 Sembuh

Editor: Djibril Muhammad