DPRD DKI Ungkap Anggaran Pendidikan Dipotong Biang Masalah KJP Plus dan KJMU Dicabut
JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah mengungkap polemik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dicabut karena ada pemotongan anggaran pendidikan. Pemotongan tersebut sempat diprotes anggota dewan dalam rapat badan anggaran (banggar).
"Masalah utama adalah ketika anggaran dipotong ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat banggar kita sempat protes," kata Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3/2024).
Selain itu, menurut dia, masalah pendataan penerima KJP Plus dan KJMU juga sempat dibahas dalam rapat banggar. Misal KTP dan KK penerima tersebut bisa saja dipakai orang lain untuk membeli mobil.
"Saya sampaikan juga ketika orang-orang itu mungkin yang tadi punya mobil atau KTP KK-nya dipakai untuk mobil punya orang, jadi muncul lagi nih kok tiba-tiba muncul lagi pendataan tersebut," katanya.
Ima menambahkan kuota penerima manfaat diturunkan dari 19.000 menjadi 7.900 yang mendapat KJMU. Namun ketika DPRD memprotes, tetap diturunkan angkanya sehingga menuai polemik.
"Dari total (kuota) 19.000 jadi 7.900 yang dapat. Diturunkan kuotanya, cuma kita protes tetap saja mereka bilangnya segitu. Akhirnya hari ini kejadian (keluhan mahasiswa)," ujarnya.
Lebih lanjut, Ima menekankan hal ini telah diwanti-wanti sejak penyusunan anggaran. Tapi masukan DPRD sering kali tidak didengar padahal aspirasi langsung dari masyarakat.
"Ya masih masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Padahal itu yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat. Kita sering turun ketemu, ini masalah gini-gini. Kasian orang-orang seperti itu yang harusnya mereka mendapatkan hak jadi mereka tertunda bahkan hilang," pungkasnya.
Editor: Faieq Hidayat