Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Wagub DKI: Tidak Mudah Diselesaikan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kasus soal lahan di Jakarta memang cukup pelik. Terbaru KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program rumah DP 0 Rupiah dan telah menetapkan tersangka.

Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta membutuhkan bantuan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan kasus-kasus lahan di ibu kota.

Baca Juga

Siapa Shaikha Al Nowais? Perempuan Cantik UEA yang Tampil di Panggung Global

"Memang kasus tanah di DKI Jakarta ini sudah kita ketahui sejak lama bukan pekerjaan yang mudah, kita tahu dalam tahun-tahun sebelumnya di Jakarta ini memang banyak sekali kasus-kasus," kata Riza di Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta selalu berhati-hati dalam pengadaan lahan. Termasuk memeriksa dokumen apakah lahan yang akan dibeli bermasalah secara hukum.

Baca Juga

Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Rumah DP 0 Rupiah, KPK: Sudah Ada 2 Bukti Permulaan

"Karena kami semaksimal mungkin hati-hati dan juga mohon dukungan instansi terkait dari BPN dari pihak penegak hukum aparat dan sebagainya yang terkait untuk sama-sama kita mencermati meneliti untuk dalam proses pembelian lahan memang harus hati-hati," ucapnya.

Politikus Gerindra itu menambahkan, Pemprov DKI pun dalam membeli lahan itu ada syaratnya. Minimal harus bersertifikat di samping syarat-syarat lain yang bisa dilihat ke notaris maupun BPN.

"Kalau kemudian terjadi masalah kita akan lihat siapa yang sengaja merubah data, memanipulasi sertifikat modifikasi dan sebagainya. Kalau masalah tanah di Jakarta ini merupakan masalah yang kompleks," ujarnya.

Riza pun menegaskan Pemprov DKI Jakarta pun mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang terus berkomitmen dalam memberantas mafia tanah.

"Kami setuju dengan kebijakan Pak Jokowi yang memerintahkan Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk memberantas mafia tanah tidak hanya di Jakarta tapi juga diseluruh Indonesia," kata Riza.

Di pun berharap ke depan segenap aparat penegak hukum dapat bekerja sama dalam memerangi kejahatan jual beli tanah.

"Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi mafia tanah. Apalagi yang mempermainkan merebut hak tanah warga-warga terlebih lagi masyarakat kecil," tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama