Jelang Pengumuman PSBB, DPRD Minta Pemprov DKI Tarik Rem Darurat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan emergency brake policy atau menarik rem darurat. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat harus diterapkan di Ibukota.

Dia menilai PSBB ketat bisa diterapkan selama dua pekan ke depan guna menekan angka penularan kasus Covid-19 DKI Jakarta. PSBB transisi DKI Jakarta akan berakhir pada hari ini 3 Januari 2021.

AS Sanksi Keluarga Maduro dan 6 Kapal Pengangkut Minyak Venezuela

"Rem darurat juga bisa jadi shock therapy, (PSBB ketat) 2 Minggu saja," kata Mujiyono saat dikonfimasi, Minggu (3/1/2021).

Satgas Covid-19 mencatat jumlah kasus konfirmasi total sampai hari ini sebanyak 187.586 kasus. Sementara itu, total warga yang telah sembuh dari Covid-19 sebanyak 168.781 orang dengan tingkat kesembuhan 90 persen.

Sri Sultan HB X Masih Kaji Kemungkinan Penerapan PSBB di Yogyakarta

Pemprov DKI mencatat total 3.334 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,8 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3 persen. Adapun positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 12,3 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,8 persen.

Mujiono mengatakan tingkat keterisian kapasitas rumah sakit juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat. Selain itu, libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan kenaikan 20 persen penumpang pesawat juga berpotensi menjadi lonjakan kasus Covid-19 di Ibukota.

"Dengan peningkatan aktivitas warga berpergian seperti ini, maka akan sangat potensial terjadi lonjakan penderita Covid-19 pada awal Januari 2021. Mengingat mereka yang berpergian tersebut akan kembali masuk bekerja," tuturnya.

Dia meminta DKI membangun sense of crisis masyarakat bahwa kondisi pandemi Covid-19 masih belum dapat dikendalikan. Pengumuman perkembangan kasus baru seperti yang dilakukan awal pandemi perlu dilakukan sehingga kewaspadaan masyarakat dapat ditingkatkan.

"Lakukan pembatasan ketat terhadap kedatangan WNA dari negara yang telah melaporkan adanya kasus varian baru Covid-19," ujarnya.

Menurut dia, kapasitas rumah sakit untuk penanganan Covid-19 harus segera ditambah, dan membangun kerja sama dengan Pemda lain dan Kemenkes untuk memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan yang diperlukan.

"Perbanyak lokasi isolasi mandiri dengan menyewa hotel, apartemen, dan rumah susun yang memungkinkan dengan dilengkapi dengan petugas yang telah terlatih. Lakukan gerakan swab PCR massal selama masa PSBB melalui peningkatan secara drastis jumlah test yang dilakukan. Dan lakukan contact tracing dengan lebih baik," Katanya.

Editor: Faieq Hidayat