Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia, KPK Periksa Deputi Polhukam Bappenas
JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rizky Febrianto. Rizky diperiksa terkait kasus korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PTDI) 2007-2017.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Rizky akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PTDI.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ," kata Ali ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/6/2020).
Selain Rizky, ada tiga orang saksi lain yang diperiksa untuk tersangka dan kasus yang sama. Ketiga orang tersebut adalah Neny Sutaeni, Hamzah Baswani, dan Fajar Hari Sampurno.
Dalam jadwal pemeriksaan KPK, profesi Neny Sutaeni dituliskan sebagai guru, Hamzah Baswani sebagai karyawan swasta. Kemudian, untuk saksi atas nama Fajar Hari Sampurno, diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Deputi National Defence and Hightech Industries (NDHI) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT DI Budi Santoso (BS) dan mantan Asisten Dirut bidang Bisnis Pemerintahan Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) sebagai tersangka. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, 2 tersangka itu ditahan terhitung hari ini hingga 20 hari ke depan.
"Setelah dilakukan pemeriksaan kepada ke-2 tersangka, penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan 1 juli 2020," katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Firli menuturkan, tersangka BS ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara tersangka IRZ ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK.
"KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kerugian negara sebagai bentuk upaya penyelamatan keuangan negara," ujarnya.
Kasus dugaan korupsi di PT DI mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar Amerika Serikat.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq