Kementerian PUPR Apresiasi Langkah Pemprov DKI Cegah Penurunan Tanah

JAKARTA,iNews.id – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan puluhan bangunan yang diduga melanggar aturan pengolahan air mendapat respon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi langkah pemprov mencegah penurunan tanah akibat bangunan gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin-Sudirman.

Baca Juga

Tak Hanya Venezuela, AS Berambisi Kontrol Belahan Bumi Barat

“Pak Menteri mengapresiasi bahwa untuk pertama kalinya semenjak beliau pindah tahun 1993 ke Jakarta, ada kegiatan, actionable item, atau kegiatan kongkrit di lapangan untuk menyetop penurunan muka tanah, yaitu dengan mereduksi secara signifikan pengambilan air tanah,” kata Sandi usai bertemu Menteri Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).

Menurut Sandi, apresiasi itu akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI tentang penanganan sumber daya air. Kementerian PUPR dan pemprov membahas proyek penyediaan air baku melalui sistem penyediaan air minum (SPAM).

“Kita sepakat juga skema KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan percepatan business to business untuk segera diimplementasikan,” ujar dia.

Selain itu, pertemuan Menteri Basuki dengan Wagub Sandi juga membahas program sodetan Ciliwung dan pembangunan perumahan rakyat. Klausal kerja sama kedua instansi pemerintah ini masih dalam proses pengkajian. Sandi mengatakan, dalam waktu dekat, pemprov dan Kementerian PUPR segera menandatangi nota kesepahaman proyek di bidang infrastruktur tersebut.

“Yang jelas, satu penanganan sumber daya air, Kedua perumahan, ketiga masalah jalan, dan keempat berkaitan dengan jalan-jalan nasional yang akan diserahkan kepada Pemprov DKI,” kata Sandi.

Pemprov DKI tengah gencar menertibkan sedikitnya 80 gedung tinggi di kawasan Jalan Sudirman-MH Thamrin sejak Senin 12 Maret hingga 21 Maret. Secara garis beras, ada tiga hal yang dilakukan pada kegiatan ini, yakni pemeriksaan lokasi sumur resapan, memeriksa pompa air tanah, dan memeriksa instalasi pengelolaan limbah pipa. Jika unsur-unsur tersebut menyalahi aturan, Pemprov DKI tak segan-segan melakukan penindakan dengan memberi sanksi.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto