Kini Warga DKI Jakarta Bisa Kirim Aduan Secara Digital

Diaz Abraham ยท Kamis, 14 November 2019 - 11:58 WIB
Kini Warga DKI Jakarta Bisa Kirim Aduan Secara Digital

Warga DKI Jakarta bisa kirim aduan secara digital. (Foto: iNews.id/Diaz Abraham)

JAKARTA, iNews.id - Pembangunan wajah baru Jakarta tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tapi keterlibatan warga punya andil besar menyukseskan niat baik ini. Tak heran bila Pemprov DKI Jakarta terus melibatkan warga dalam berbagai kesempatan.

Salah satu yang telah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta adalah adanya sistem pengaduan resmi Cepat Respons Masyarakat pada 13 kanal dan aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang memungkinkan warga mengadukan permasalahan secara digital. Tujuannya, tentu membantu menyelesaikan masalah masyarakat DKI Jakarta.

Sistem Cepat Respons Masyarakat merupakan wujud inovasi dalam penyelesaian segala masalah non-darurat di Jakarta. Sehingga tercipta jalur pengaduan yang dapat segera ditindak lanjuti oleh petugas.

Selayaknya sebuah sistem, Cepat Respons Masyarakat memiliki alur kerja tersendiri. Dalam Cepat Respons Masyarakat, masyarakat menyampaikan permasalahan non-darurat yang ditemukan melalui kanal pengaduan resmi yang saat ini berjumlah 13 kanal.

Yaitu aplikasi JAKI, aplikasi Qlue, facebook Pemprov DKI Jakarta, twitter @DKIJakarta; email dki@jakarta.go.id, situs Balai Warga Jakarta.go.id, surat Gubernur;  secara langsung di Pendopo Balai Kota, Kantor Inspektorat, Kantor Kelurahan, dan Kantor Kecamatan; serta SMS ke nomor 08111272206 dan SMS ke LAPOR 1708. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan laporannya melalui sistem pelacakan pada situs web Pengaduan Warga di ?pengaduanwarga.jakarta.go.id?.

Selanjutnya, melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM), kelurahan atau dinas terkait di Pemprov DKI Jakarta akan mendapat notifikasi permasalahan dari masyarakat. Proses seperti ini membuat waktu koordinasi dan penyelesaian masalah menjadi lebih efisien dengan hasil yang efektif.

Penggunaan sistem Cepat Respon Masyarakat dan aplikasi Citizen Relation Management ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management.

Dalam menangani laporan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan. Baik yang bobotnya besar maupun kecil, sehingga semua aduan masyarakat bisa diselesaikan sekaligus meringankan warga. (Adv)


Editor : Tuty Ocktaviany