Kompolnas Yakin Terdapat Unsur Pidana di Kasus Oknum Polisi Peras 45 WN Malaysia di DWP

JAKARTA, iNews.id - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti kasus 18 oknum polisi diduga memeras 45 warga negara (WN) Malaysia saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP). Kompolnas meyakini terdapat unsur pidana dalam perkara itu.  

"Kalau nanya apakah ini potensi terhadap pidana, saya meyakini ini ada unsur pidana. Kita akan tunggu itu," kata anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025).

Baca Juga

3 Juta Dokumen Jeffrey Epstein Guncang Seret Para Pemimpin Dunia, Ini Daftarnya

Namun, Anam mengatakan, saat ini Polri masih fokus menyelesaikan sidang etik untuk mengetahui konstruksi peristiwa pemerasan secara terang benderang.

"Siapa yang bertanggung jawab, dari dua yang sidang sudah putus kemarin itu sudah lumayan terang benderang tinggal tunggu yang lain," kata Anam.

Baca Juga

Oknum Polisi Diduga Peras WN Malaysia di Konser DWP Disidang Etik Hari Ini

Di sisi lain, Anam mengatakan, sidang etik yang digelar akan menelusuri penyelenggara kewenangan, penyelenggara pengawasan, penggunaan struktur kewenangan, dan struktur jabatan. Sementara, unsur pidana akan didalami dalam sidang lain.

Anam juga belum mendorong Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) untuk menangani kasus pemerasan ini. Namun, dia meyakini ada unsur pidana dalam praktik mencoreng nama baik instansi kepolisian.

Baca Juga

BNN Jakarta Pastikan Anggotanya Tak Terlibat Pemerasan WNA Malaysia di Konser DWP

Baca Juga

Kapolda Metro Jaya Mutasi 34 Polisi Imbas Dugaan Peras 45 Penonton DWP asal Malaysia

"Yang penting kita meyakini ada tindak pidana dan harus diusut," katanya.

Diketahui, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dipecat tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Hal itu buntut kasus pemerasan terhadap 45 warga negara (WN) Malaysia, saat menonton gelaran internasional Djakarta Warehouse Project (DWP).

Menurut Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam sidang komisi kode etik Polri (KKEP) ini digelar sejak 31 Desember 2024 pukul 11.00 WIB hingga 1 Januari 2024 pukul 04.00 WIB. Tercatat, ada tiga orang yang disidang, salah satunya adalah Donald.

"Sidang ini untuk tiga orang dengan putusan PTDH untuk Direktur Narkoba," tutur Anam selaku anggota Kompolnas yang turut mengawasi sidang tersebut, Rabu (1/1/2025).
 
Putusan PTDH ini, kata Anam, juga diberikan kepada Kepala Unit Narkoba Polda Metro Jaya yang belum disebutkan identitasnya. 

Sementara itu, satu lainnya yang merupakan Kepala Subdirektorat Narkoba Polda Metro Jaya, yang juga tidak dibeberkan identitasnya belum selesai disidang etik. 

Editor: Rizky Agustian