KPK Ungkap Sudah Setop Penyelidikan Kasus Lahan RS Sumber Waras sejak 2023

Kamis, 16 Oktober 2025 - 14:46:00 WIB

Ilustrasi KPK mengungkap telah menghentikan penyidikan kasus lahan RS Sumber Waras sejak 2023. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan pada Kamis (16/10/2025). Dalam pertemuan itu, Pramono membahas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengadaan lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Terungkap juga bahwa KPK telah menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI senilai Rp800 miliar sejak 2023. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama.

Benarkah Jet Siluman F-35 Jadi Pengubah Permainan bagi Militer Arab Saudi di Timur Tengah?

"Pada 2023 KPK telah menghentikan penyelidikan. Prinsipnya akan segera kami tindak lanjuti. KPK akan terus memberikan pendampingan sehingga bermanfaat untuk masyarakat dan tidak terkendali," kata Ujang.

Lebih lanjut, Ujang menegaskan akan mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta untuk bisa memanfaatkan kembali aset tersebut.

Datangi KPK, Pramono Konsultasi Upaya Pemberantasan Korupsi

"Rencana pemulihan aset pengadaan tanah di Sumber Waras harus diselesaikan. Sudah belasan tahun aset tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala masalah hukum," ucap dia.

Pramono Anung Datangi KPK, Ada Apa?

Sementara itu, Pramono mengaku berharap bisa memanfaatkan lahan RS Sumber Waras tersebut untuk pelayanan kesehatan kepada warga DKI Jakarta.

"Kami berharap KPK dapat memberikan kejelasan terkait status proses hukum atas pengadaan lahan RS Sumber Waras, agar rekomendasi BPK dapat segera dituntaskan dan lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta,” ujar Pramono.

Ia menjelaskan berdasarkan kajian Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Biro Hukum, pembatalan pembelian lahan dinilai tidak relevan karena nilai tanah telah meningkat lebih dari 75 persen sejak 2014. Akibatnya, pembatalan pembelian berpotensi merugikan daerah.

Editor: Puti Aini Yasmin