Kritisi RUU DKJ Atur Gubernur Ditunjuk Presiden, Caleg Perindo Ramdan Alamsyah: Berikan Kesempatan Orang Betawi

JAKARTA, iNews.id- Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10, dari Partai Perindo Ramdan Alamsyah mengkritisi soal polemik aturan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) terkait usulan Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ia meminta agar orang asli Betawi bisa diberikan kesempatan memimpin Jakarta meski tak lagi Ibu Kota.

"Di sini ada suku Betawi yang memang orang asli disini yang memang harus diberikan kesempatan itu, boleh dikatakan negara memberikan kesempatan pada orang Betawi bisa memimpin contohnya seperti itu. Bukan menggantungkan diri pada apa kata Presiden," kata Ramdan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema 'Polemik RUU DKJ: Untuk Kepentingan Siapa?' secara virtual pada Jumat (12/1/2024).

Baca Juga

Putin Nyatakan Rusia Siap Perang Lawan Eropa, NATO: Kami Juga Siap!

Ramdan menambahkan Jakarta akan menjadi kerdil dan tidak akan berkembang ketika Ibu Kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Pada akhirnya Jakarta menjadi kerdil dan menurut saya menjadi tidak berkembang andai kata seorang presiden menunjuk representatif perwakilannya seolah olah Jakarta tidak mau dilepas," ucapnya.

Baca Juga

Caleg Partai Perindo Ingin Budaya Betawi Tetap Eksis dan Lestari

Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta menilai Jakarta bisa dikatakan mirip dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nanggroe Aceh Darussalam menjadi daerah khusus. Ia menekankan seharusnya Jakarta diberikan porsi lebih mengatur dirinya sendiri.