Lebih Mengikat, Pergub Sanksi PSBB DKI Jakarta Diusulkan Diubah Jadi Perda

JAKARTA, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta Raya) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah Pergub 41 Tahun 2020 tentang Sanksi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi Peraturan Daerah. Perda dinilai lebih mengikat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, mengatakan perubahan tersebut berdasarkan dua peraturan perundang-undangan yaitu; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD).

Baca Juga

Mahathir Mohamad: PM Anwar Ibrahim Menyerahkan Malaysia kepada AS, Langkah Bodoh!

"Hanya Perda yang boleh mencantumkan sanksi di tingkat daerah, dan dengan Perda itu pula, Pemprov DKI tetap bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang mendapat izin dari Kemenperin karena Perda merupakan peraturan perundang-undangan sementara Keputusan Menteri bukan," kata Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Pasal 15 UUPPP tersebut menyebutkan: "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah."

Baca Juga

Atasi Stres di Tengah Pandemi Virus Corona, 5 Tips Ini Bisa Jadi Solusi

Sementara Pasal 238 UUPD menyebutkan: (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;