Libur Akhir Tahun, ASN Depok Dibatasi ke Luar kota

DEPOK, iNews.id - Selama libur akhir tahun, aparatur sipil negara (ASN) Depok dibatasi untuk bepergian ke luar kota. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Depok.

Selain ASN, diminta juga keluarganya untuk tidak bepergian ke luar kota untuk saat ini.

Netanyahu Serang Eks PM Ehud Barak, Sebut Epstein Tak Bekerja untuk Israel

"ASN dan keluarganya diimbau untuk tidak melakukan bepergian keluar daerah selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2021,” tulis Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam suratnya, Jumat (25/12/2020).

Sedangkan ASN yang hendak melakukan perjalanan ke luar daerah harus memperhatikan peta zonasi risiko penularan Covid-19 oleh Satgas Penanganan Covid-19. Kemudian memperhatinan memperhatikan kebijakan dan peraturan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar-masuk orang.

Zona Merah Ancam Purwakarta, GTPP Covid- 19 Optimistis Kasus Positif Turun di Akhir Tahun

“Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan Covid-19. Serta memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan Kemenkes,” ucapnya.

Bagi ASN yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah semasa libur akhir tahun juga harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus corona.

Persiapan Jaringan 5G, XL Axiata Uji Coba Dynamic Spectrum Sharing di Depok

Pemerintah Kota Depok juga memperketat pemberian izin cuti bagi ASN selama libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 800/614-Huk/BKPSDM, kepala perangkat daerah harus menerapkan pengaturan ketat, selektif, dan akuntabel dalam memberikan izin cuti di luar cuti bersama kepada ASN.

Pemberian izin cuti, menurut surat edaran tersebut, harus mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kepentingan ASN serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kepala perangkat daerah diminta memastikan pegawainya mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Wali Kota dan mengenakan sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal itu mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Editor: Faieq Hidayat