Luhut Tolak Wacana KRL Setop Sementara

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta agar KRL disetop sementara saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penumpang di KRL dinilai bisa meningkatkan resiko penularan virus Corona atau Covid-19.

Usulan tersebut ditolak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyampaikan KRL akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang, sampai Bantuan Sosial (Bansos) yang dari pemerintah sudah diterima masyarakat.

Baca Juga

Maduro Bahas Ancaman AS pada Venezuela dengan Sekjen PBB

"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi pada Jumat (17/4/2020).

Jodi menyebut masih ada 8 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan. Sektor industri itu masih membutuhkan moda transportasi massal seperti KRL untuk berangkat ke tempat kerjanya.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Usulan Penghentian Operasional KRL

Operasional KRL jika diberhentikan dinilai malah dapat menimbulkan masalah baru. Penerapan PSBB hanya akan berjalan efektif jika semua perkantoran di luar 8 sektor tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Oleh karena itu Menko Luhut menyarankan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk untuk secara tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar 8 sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama masa PSBB. Jika masih ada yang masih bandel, maka harus ditindak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.

“Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur bahwa perkantoran di luar 8 sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB. Maka itu harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar Pergub,” ucap Jodi.

Menurut Jodi, Menko Luhut juga kembali mengingatkan seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan. Semua kebijakan diminta dipikirkan dengan matang.

"Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik kok,” katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq