Nur Mahmudi Enggan Komentari soal Kasus Dugaan Korupsi Jalan Nangka

DEPOK, iNews.id - Tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka Sukamaju, Tapos, Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail memenuhi panggilan penyidik. Mantan Wali Kota Depok dua periode (2006-2016) itu tiba di Polresta Depok, Kamis (13/9/2018), sekitar pukul 08.30 WIB.

Nur Mahmudi datang didampingi oleh tiga orang kuasa hukumnya, salah satunya Iim Abdul Halim. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu datang menggunakan mobil Toyota Innova B 7359 UB.

Baca Juga

Turki Bantu Bebaskan 200 Warga Sipil yang Terjebak di Terowongan Gaza

Nur Mahmudi enggan berkomentar ketika sejumlah wartawan menanyakan kondisinya dan kesiapannya diperiksa polisi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu hanya tersenyum dan berjalan menuju ruang pemeriksaan Tipikor Polres Depok.

"Pak Nur siap diperiksa dan sehat serta siap memberikan keterangan,” kata kuasa hukum Nur Mahmudi, Iim Abdul Halim.

Penyidik Tipikor Polresta Depok memanggil mantan Nur Mahmudi untuk kedua kalinya. Kamis (6/9/2018), Nur Mahmudi tidak memenuhi panggilan penyidik karena sedang menjalani perawatan kesehatan.

Polres Kota Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menjadi tersangka tindak pidana korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok.

Selain Nur Mahmudi, penyidik tipikor juga menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka.

Kapolres Depok Kombes Pol Didik Sugiarto mengatakan hasil auditor BPKP Jawa Barat diketahui kerugian negara mencapai sekitar Rp10 miliar lebih dari total Rp17 miliar anggaran APBD yang digelontorkan untuk pelebaran Jalan Nangka tersebut.

Dalam proses pembebasan lahan ini, tim penyidik menemukan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto.

Penetapan Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto sebagai tersangka ini pada 20 Agustus 2018.

"Yang jelas bahwa penyidik akan melakukan proses, langkah-langkah penyidikan yang dilakukan untuk melakukan pembuktian. Semua rangkaian tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembuktian dari konstruksi hukum yang sudah disusun penyidik,” kata Didik.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto