Ombudsman Terima 387 Aduan terkait Corona, Paling Banyak dari Jakarta

Rizki Maulana · Rabu, 13 Mei 2020 - 18:21 WIB
Ombudsman Terima 387 Aduan terkait Corona, Paling Banyak dari Jakarta

Ilustrasi virus Corona. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kembali melaporkan perkembangan Posko Pengaduan masyarakat terkait maladministrasi penanganan virus corona dan dampaknya. Berdasarkan rekapitulasi dari Ombudsman, tercatat pelaporan didominasi oleh aduan terkait pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, data hingga Selasa 12 Mei 2020 pukul 18.00 WIB, total aduan yang masuk ke Posko Ombudsman sebanyak 387 aduan. 

"Terbanyak kedua yang dilaporkan adalah bidang keuangan sebanyak 89 aduan atau 23 persen, disusul pelayanan kesehatan dan transportasi sebanyak 8 aduan atau 2 persen, dan keamanan sebanyak 4 aduan atau 1 persen," ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/5/2020). 

Sedangkan jika berdasarkan lokasi pengaduan, laporan terbanyak berasal dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi yakni 47 atau 12 persen. Disusul Sumatera Barat sebanyak 44 aduan atau 11,37 persen, dan Banten sebanyak 34 aduan atau 8,79 persen.

Serta, Sulawesi Selatan sebanyak 26 aduan atau 6,72 persen, Jawa Barat sebanyak 24 aduan atau 6,20 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 23 aduan atau 5,94 persen, lalu ada Jawa Timur sebanyak 22 aduan atau 5,68 persen dan terakhir Jawa Tengah sebanyak 21 aduan atau 5,43 persen.

Amzulian menerangkan pengaduan terkait Bansos sebagian besar terkait penyaluran bantuan yang tidak merata di wilayah sasaran. Selain itu banyak juga pengaduan dimana masyarakat terdampak melihat tidak jelasnya prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan. 

"Kemudian ada pula aduan karena kondisi masyarakat yang lebih darurat lapar namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan terdaftar tetapi tidak dapat menerima bantuan di tempat domisili karena KTP pendatang,” ucap dia.

“Sebaliknya, Covid19 mengakibatkan kelompok menengah yang rentan mendadak miskin, oleh karenanya akurasi data niscaya menjadi persoalan,” katanya.

Hal lain yang dilaporkan ke Ombudsman terkait Bansos di antaranya jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP atau KK. Selain itu, petugas juga kerap meminta imbalan kepada warga saat mendaftar sebagai penerima bantuan.

Aduan tersebut, tutur. Amzulian sudah ditindaklanjuti oleh Ombudsman dengan meneruskan kepada instansi terkait melalui narahubung yang telah ditunjuk. Kemudian aduan dimonitor atau diselesaikan dengan pola Respon Cepat Ombudsman (RCO). 

"Respon Cepat Ombudsman merupakan metode penyelesaian laporan secara cepat dengan koordinasi langsung ke instansi terlapor sebagai respons cepat terhadap pelayanan publik yang berisiko, misalnya membahayakan nyawa manusia," ucapnya.

Dia menuturkan, aduan masyarakat terkait bidang keuangan, antara lain belum tersedianya informasi secara jelas mengenai kebijakan relaksasi kredit kepada masyarakat. Selain itu, belum adanya layanan secara jelas terkait prosedur dan mekanisme permohonan restrukturisasi kredit bagi sejumlah masyarakat yang telah memenuhi kriteria. 

Terungkap pula bahwa kebijakan pemberian diskon 50 persen yang tidak berlaku untuk semua pelanggan listrik 900 VA. 

“Keringanan kredit dirasakan tidak operasional, WFH menaikkan konsumsi listrik 30 persen. Jika keringanan kredit tak berhasil, diperkirakan warga akan memilih menjual aset, melakukan pinjaman online atau terpaksa tetap keluar rumah,” katanya.

Sementara itu, Amzulian menuturkan, aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan antara lain terkait kurangnya informasi tentang perbedaan klasifikasi pasien Covid-19, kurangnya informasi tentang alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan gejala mirip Covid-19 dan atau tindak lanjutnya. Menurutnya, termasuk juga informasi tentang tempat isolasi.

Selain itu, kata dia, ada juga aduan mengenai keterlambatan penyampaian hasil tes Covid-19 kepada pasien, kurangnya jumlah tenaga medis untuk menangani pasien Covid-19, dan rumah sakit rujukan tidak memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai untuk menangani pasien. Sebagai contoh ventilator dan ruang isolasi khusus.

"Di bidang transportasi, masyarakat melaporkan tentang penghentian angkutan umum di daerah yang belum ditetapkan sebagai PSBB, penghentian transportasi umum tanpa menyediakan angkutan alternatif, serta tidak ada sarana transportasi ke daerah asal bagi WNI yang baru dipulangkan dari luar negeri," katanya.

Sedangkan di bidang kemanan, masyarakat melaporkan kurang ditertibkannya kerumunan orang yang masih dalam zona penerapan PSBB, ketidakjelasan proses penahanan terhadap tersangka yang berstatus positif Covid-19. Serta, ketiadaan tindakan tegas terhadap kantor yang wajib meliburkan pekerja selama status PSBB.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq