Pemprov Jakarta Akui Tak Teliti saat Seleksi Donny Andy S Saragih

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengaku tak teliti saat menyeleksi Donny Andy S Saragih hingga akhirnya yang bersangkutan sempat ditunjuk sebagai direktur utama PT Transportasi Jakarta. Sekretaris Daerah Jakarta, Saefullah mengatakan kesalahan dilakukan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) sebagai pihak yang melakukan seleksi.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Donny bersama terdakwa lainnya I Porman Tambunan didakwa melakukan penipuan. Sidang pertama dilakukan pada 30 April 2018 dengan nomor perkara 490/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara pemerasan dan pengancaman.

Korea Utara Pamer Kapal Selam Tenaga Nuklir, Tandingi Rencana Korsel

"Kurang teliti, di bagian yang menyeleksi, BP BUMD," kata Saefullah di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Setelah mengetahui yang bersangkutan ternyata mempunyai cacat hukum, Pemprov Jakarta langsung mencopot Donny yang baru empat hari menduduki kursi dirut PT Transjakarta. Saat ini, jabatan tersebut diemban oleh Yoga Adiwinarto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Transjakarta.

Donny Saragih Mengaku Sudah Mengundurkan Diri sebelum Dipecat dari Dirut Transjakarta

"Sudah dievaluasi dan sudah diganti," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memecat Donny Andy Saragih sebagai Dirut PT Transjakarta melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Transjakarta. Kepala Badan Pembinaan (BP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan keputusan tersebut diambil merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Pembatalan ini dilakukan karena Donny Saragih, yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2017-2022), terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai direksi BUMD," katanya dari keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Saat dikonfirmasi, Donny mengatakan bahwa perkara yang menjeratnya ketika masih menjabat di PT Eka Sari Lorena Transport merupakan masalah korporasi dan bukan masalahnya sendiri. Dia mengatakan perusahaan memalsukan dokumen agar bisa melakukan penawaran saham perdana (IPO).

"Berapa lama kemudian, ketahuan dokumen tersebut tidak benar. Ada orang yang ancam mem-blacklist, kita bayar agar berita tidak naik ke atas, supaya tidak diangkat, kalau diangkat, kantor akan terlihat jelek. Akan kembalikan Rp130 miliar itu. Saat itu yang tanda tangan penanggung jawab pemilik perusahaan, maka kita lah yang take over masalah tersebut," ujar Donny.

Donny mengaku, apa yang dilakukannya untuk menutupi permasalahan perusahaan. Apalagi Donny menjabat sebagai direktur sehingga dia memasang badan sebagai bentuk tanggung jawab.

Pada 15 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Donny dan Andi bersalah dan memvonis 1 tahun penjara serta menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota. Jaksa penuntut umum (JPU) Priyo W kemudian mengajukan permohonan banding. Hasilnya, pada 12 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi DKI menerima banding JPU dan menguatkan putusannya serta meminta keduanya tetap berada dalam tahanan.

Tak terima, Donny dan Andi kemudian mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan kasasi nomor 100 K/PID/2019 tertanggal 12 Februari 2019, majelis hakim menolak permohonan kasasi Donny dan Andi. Hakim bahkan menjatuhkan pidana penjara kepada keduanya masing-masing 2 tahun.

Editor: Rizal Bomantama