Pengadaan Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Belum Termasuk Ongkos Jahit, Total Rp1,2 Miliar

TANGERANG, iNews.id - Nominal pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang menuai kontra dari berbagai lapisan masyarakat karena dinilai tak etis. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp675 juta di tahun 2021 khusus pengadaan baju dinas.

Berdasarkan data dari situs LPSE Kota Tangerang, jumlah tersebut masih ditambah dengan ongkos menjahit, yang mencapai Rp600 juta. Sehingga total anggaran untuk pengadaan baju dinas Anggota DPRD Tangerang mencapai Rp1,275 miliar. Bahan yang dipakai rencananya merek mewah seperti Louis Vuitton. 

Baca Juga

Inggris Diperintahkan Bayar Rp9,6 Triliun untuk Ganti Rugi Pembunuhan Era Kolonial

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengungkapkan bahwa merek yang dipilih berasal dari masing-masing OPD. Untuk DPRD yang mengatur hal tersebut adalah Sekwan. 

"Kalau merek biasanya dari masing-masing OPD. OPD kami kan sekwan, makanya periksa ke sekwan, masalah teknis kita tidak terlalu paham," ujar Gatot pada Selasa (10/8/2021).

Baca Juga

Polemik Baju Dinas Dewan dari Merek Mewah, DPRD Kota Tangerang Tinjau Ulang Anggaran

Gatot juga mengaku bingung mengapa beredar bahwa pakaian dinas DPRD menggunakan merek terkenal sebab hingga saat ini pihaknya belum menerima tawaran untuk memilih bahan. Selain itu, untuk standar pengadaan pakaian seragam DPRD memang mengacu pada peraturan wali kota, namun tidak termasuk pemilihan merek.

"Pengadaan pakaian berdasarkan SSA itu pasti ada perwalnya, perkada, kalau kabupaten ya pergub. Tapi bahannya belum ada yang ke kita, belum ada tawaran dari sekwa untuk memilih, ngukur juga belum, jadi kita agak bingung," katanya.

Selan itu, Gatot mengungkapkan bahwa dalam urusan anggaran pengadaan suatu barang pihaknya selalu terbuka menerima masukan. DPRD pernah membatalkan rencana pembangunan gedung yang bernilai miliaran karena menerima masukan dari masyarakat. Namun saat ini kritik baru muncul setelah proses lelang selesai.

"Pengadaan mobil sudah 2 kali gagal, pembangunan gedung DPRD juga dibatalkan. Tapi itu ketika proses, sekarang sudah menang baru ramai. Seharusnya beri masukan dari awal," katanya.

Editor: Faieq Hidayat