Pengajuan Sertifikat Pagar Laut Tangerang Diduga Pakai Dokumen Palsu

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah mengusut kasus pagar laut yang berada di Kabupaten Tangerang. Pihaknya pun menduga pengajuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dan sertifikat hak milik (SHM) menggunakan dokumen palsu.

“Dugaan sementara bahwa dalam pengajuan SHGB dan SHM tersebut menggunakan girik-girik, serta dokumen bukti kepemilikan lainnya yang diduga palsu,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo dalam keterangannya Sabtu (1/2/2024).

Baca Juga

Politikus yang Dituding sebagai Pengkhianat oleh Trump Ingin Jadi Capres 2028

Dia menjelaskan, pihaknya juga menemukan adanya dugaan tindak pidana berupa penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut.

Ia mengatakan, sejumlah dugaan tindak pidana itu diduga melanggar Pasal 263, 264, 265 atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010.

Baca Juga

Daftar 8 Pegawai ATR/BPN Disanksi Buntut Polemik Pagar Laut Tangerang, 6 Dicopot!

“Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,” ujar dia.

Baca Juga

Menteri ATR Ungkap 50 Sertifikat Pagar Laut Tangerang sudah Dicabut, Bisa Nambah?

Meski begitu, ia mengaku masih melakukan penyelidikan secara intensif, dan mengumpulkan barang bukti terkait perkara tersebut.

“Dengan berkoordinasi langsung kepada pihak pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN serta perangkatnya dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Djuhandhani.

Editor: Puti Aini Yasmin