Pilkada 2020 Jalan Terus, Muhammadiyah Tetap Minta Ditinjau Ulang

Felldy Utama ยท Rabu, 30 September 2020 - 16:04 WIB
Pilkada 2020 Jalan Terus, Muhammadiyah Tetap Minta Ditinjau Ulang

Ilustrasi Pilkada serentak 2020. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang keputusannya menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Pandemi Covid-19 jadi momok bagi keselamatan masyarakat.

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyoroti sikap pemerintah yang langsung mengambil keputusan untuk melanjutkan Pilkada 2020. Padahal, kata dia, saat itu PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah sama-sama meminta agar Pilkada ini ditunda terlebih dahulu.

"(Tapi) justru pemerintah mengambil keputusan untuk tetap kekeuh mengadakan Desember nanti, mohon perlu dipertimbangkan (untuk) ditinjau ulang," kata Busyro dalam diskusi virtual bertajuk 'Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita?', Rabu (30/9/2020).

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah, DPR dan juga penyelenggara pemilu untuk benar-benar mendengarkan permintaan dari pihaknya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang berharap pesta demokrasi ini bisa ditunda.

"Sembari meninjau ulang itu, InsyaAllah jika karena tekanan publik berbasis kekuatan moral, maka penundaan itu bisa menjadi skala prioritas recovery menangani dampak Covid ini," ujarnya.

Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati dan menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Pilkada, yaitu 9 Desember 2020.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020)

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung membacakan kesimpulan.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq