PKS Ngotot Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Panja

Felldy Utama ยท Kamis, 16 Januari 2020 - 00:11 WIB
PKS Ngotot Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Panja

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR tetap menginginkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengusut tuntas kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Penegasan itu merespons pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelumnya, wakil ketua umum Partai Gerindra itu menyebutkan pembentukan pansus akan memakan waktu lama sehingga langkah yang paling memungkinkan adalah panitia kerja (panja). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai persoalan lama dalam membentuk pansus bersifat relatif.

"Sebenarnya kalau masalah lama dan cepat itu tergantung. Bikin undang-undang juga ada yang cepat, bukan sekadar pansus, kalau mau cepat, gitu lho," katanya di ruang Fraksi PKS, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

BACA JUGA:

5 Fraksi di DPR Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya

Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya, Demokrat: Biar Dibuka Secara Transparan

PPP Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya

Jazuli memaparkan, kewenangan panja tidak seluas pansus. Panja tidak bisa melintasi berbagai macam komisi, lembaga dan kementerian terkait seperti pansus. Dia menilai, dengan pansus akan lebih mengungkap secara tuntas motif di balik kasus Jiwasraya seperti apa.

"Kalau bicara panja bisa saja, panja itu tentu haknya fraksi-fraksi, tetapi kami sebagai salah satu fraksi mengusulkan akan lebih komprehensif kalau dibentuknya itu melalui pansus ini," ujarnya.

"Kita ingin mengungkap, bukan hanya sekadar ingin lipstik, bukan mencari kambing hitam, kita ini ingin mengungkap masalahnya," kata Jazuli.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka peluang membentuk panitia kerja (panja) untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Opsi itu terbuka mengingat proses pembentukan panitia khusus (pansus) dinilai lama.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad melihat pemerintah bekerja cepat mengupayakan pengembalian uang korban hingga melakukan evaluasi kinerja dua perusahaan asuransi tersebut. Dia menilai DPR harus merespons cepat dengan meminta komisi terkait membentuk panja.

"Menurut kami DPR harus bergerak cepat untuk merespons kerja cepat pemerintah agar dana masyarakat bisa kembali dan kinerja asuransi tersebut bisa membaik serta memastikan penegakan hukum berjalan," kata Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).


Editor : Djibril Muhammad