Polusi Udara Jakarta, Pengamat Sebut Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU

JAKARTA, iNews.id - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai isu polusi udara di Jakarta yang kini tengah mencuat diduga ditunggangi untuk memojokkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di barat Pulau Jawa. Pasalnya, PLTU tak pernah disebut-sebut sebelumnya dalam masalah ini.

“Terkait PLTU yang disebutkan sebagai penyebab polusi Jakarta yang sebelumnya belum pernah disebutkan sama sekali dalam kajian BMKG maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saya pikir ini ada agenda setting yang dibuat,” ujar Agus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Dewan Imam Nasional Australia Kecam Penembakan di Pantai Bondi

Menurutnya, banyak berita bohong alias hoaks yang disebarkan, seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten.

"Nah itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan nggak jelas siapa yang buat. Itu hoaks,” kata dia.

Polusi Udara Buruk, 9.709 Orang di Jakarta Barat Sakit ISPA

Agus menjelaskan, penyebab paling jelas polusi di Jakarta ini adalah transportasi.

“Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi di Jakarta,” ujar Agus.

Dia mencatat pemerintah sudah melakukan kesepakatan dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh, Mesir. Menurutnya, pemerintah telah menyepakati dengan badan-badan internasional termasuk rencana memensiunkan PLTU demi transisi energi.

“Nah sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku, sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit,” lanjutnya.

Menurut Agus, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan PLTU batu bara begitu saja. Pemerintah Indonesia sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, tetap harus secara bertahap sesuai roadmap dan mempertimbangkan kemampuan finansial.

“Jika dipaksakan, bisa mati listrik kita. Pada sejumlah konferensi internasional saya sudah bicara soal itu,” kata Agus.

Editor: Reza Fajri