Pramono Minta Anggaran PKK Tetap Ada di 2026: Kalau Tidak Saya Turun Tangan

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Jakarta tetap ada di tahun 2026. Hal itu disampaikannya dalam acara 'Gelora Ibu Bisa' bersama kader PKK di Jakarta Internasional Velodrome (JIV), Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).

"Kalau sampai tidak ada anggaran, saya turun tangan sendiri. Pasti anggarannya ada. Karena ini menjadi penyemangat," ucap Pramono.

Baca Juga

Profil Suthida Tidjai, Ratu Thailand yang Ikut Bertanding di SEA Games 2025

Meski diberikan alokasi anggaran, Pramono menekankan tetap tidak boleh ada pemborosan. 

"Untuk anggaran PKK memang harus ada. Tapi, ya, tapi nggak boleh boros-boros. Kalau boros-boros nggak baik juga. Iya, pasti, dirampingkan. Ramping sekali," ujarnya.

Baca Juga

Pramono Ingin Ada Wali Kota Perempuan di Jakarta: Kontribusinya Luar Biasa!

Dalam acara ini, Pramono mengaku ingin ada wali kota perempuan di wilayah administratif Jakarta. Menurutnya, perempuan Indonesia telah berkontribusi luar biasa selama ini.

Diketahui, saat ini ada enam wilayah administratif Jakarta yang dipimpin wali kota dan bupati laki-laki. 

"Perempuan Indonesia sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Di DKI Jakarta ini banyak sekali kepala-kepala dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), asisten yang berasal dari perempuan, ibu-ibu," kata Pramono.

"Istri saya tadi bertanya, 'kenapa belum ada wali kota yang dari ibu?'. Bismillah, mudah-mudahan ada. Karena apa pun, saudara-saudara sekalian, saya ingin Jakarta ini betul-betul menjadi role model bagi daerah lain," tambahnya.

Dia menyebut, perempuan telah mengisi berbagai jabatan strategis mulai dari presiden, gubernur hingga wali kota.

"Presiden perempuan sudah ada, gubernur perempuan sudah ada, wali kota perempuan sebenarnya Jakarta sudah ada," ucapnya.

Editor: Reza Fajri