Pramono Ungkap Anggaran yang Dibutuhkan untuk Bangun Giant Sea Wall 19 Km

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut di pesisir utara Jakarta. Menurutnya, Jakarta kebagian untuk membangun GSW sepanjang 19 kilometer (km) dan akan menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun per tahun. 

"Apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo, tentunya Jakarta akan menindaklanjuti. Karena itulah yang betul-betul menjadi bagian yang diharapkan oleh pemerintah Jakarta sendiri. Bagi teman-teman yang pada hari itu hari Kamis atau Jumat mengikuti saya, kita kan sudah memulai untuk di Muara Angke yang nanti menjadi tempat untuk Giant Sea Wall," kata Pramono kepada wartawan usai mengisi acara Jakarta Future Festival (JFF) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025).

Baca Juga

Siapa Catherine Connolly? Presiden Terpilih Irlandia yang Vokal Memperjuangkan Palestina

Pramono menambahkan, pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait pembangunan Giant Sea Wall.

"Walaupun saya mendengar yang dulu awalnya Jakarta mendapat bagian 12 kilometer, sekarang ditambah 7 kilometer menjadi 19 kilometer. Nanti tentunya kita akan mempersiapkan diri termasuk pendanaannya," tuturnya.

Baca Juga

Fantastis! AHY Ungkap Proyek Giant Sea Wall Jakarta Butuh Dana Segini

Pramono menekankan, GSW ada yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Dia pun fokus terhadap tanggung jawab Pemprov DKI dari segi perencanaan dan pembiayaan.

"Jadi, Giant Sea Wall itu yang menjadi bagian Jakarta, Jakarta yang akan tanggung jawab. Ada yang menjadi bagian pemerintah pusat, pemerintah pusat yang tanggung jawab. Saya berkonsentrasi yang menjadi bagian pemerintah Jakarta, yang awalnya 12 km sekarang ditambah menjadi 12, tambah 7 menjadi 19 km," ucap Pramono.

"Itulah yang menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab pemerintah Jakarta. Sehingga dengan demikian, perencanaan untuk pembiayaannya tentunya kami berkonsentrasi terhadap hal itu. Di luar itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujarnya.