Praperadilan Keluarga Laskar FPI Ditolak, Polisi Pastikan Penangkapan dan Penyitaan Sesuai Aturan

JAKARTA, iNews.id - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan terkait sah tidaknya penangkapan dan penyitaan barang pribadi milik salah satu anggota Laskar FPI, M Suci Khadavi. Keputusan itu disampaikan hakim PN Jaksel dalam sidang hari ini, Selasa (9/2/2021).

Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki mengatakan putusan hakim menolak praperadilan yang diajukan pengacara keluarga Khadavi itu membuktikan polisi telah melakukan proses hukum sesuai aturan. Menurutnya polisi selalu melakukan proses penanganan suatu perkara sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

Baca Juga

AS Tembakkan Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III, Ini Respons Rusia

"Di sidang dari pemohon Monalisa selaku ibu atau wali almarhum M Suci Khadavi sudah disidang, diputus siang tadi permohonan pemohon untuk seluruhnya ditolak," ujarnya pada wartawan di PN Jaksel, Selasa (9/2/2021)

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus menambahkan kepolisian menghargai segala keputusan hakim termasuk mengenai praperadilan ini. Yusri juga menegaskan polisi sudah bekerja atau bertindak sesuai ketentuan yang berlaku dan terbukti dari hasil putusan hakim hari ini.

Baca Juga

TP3 Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Minta Bertemu Bahas Kematian 6 Laskar FPI

"Artinya apa yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa yang dilakukan penyelidik dari kita Polda Metro Jaya itu sudah sesuai ketentuan aturan yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, hakim tunggal Ahmad Suhel menyatakan penangkapan terhadap Khadavi oleh kepolisian dinilai sudah sah. Bahkan, hakim menilai peristiwa itu merupakan operasi tangkap tangan karena adanya surat penyidikan.

"Menimbang bahwa tindakan termohon satu terkait penangkapan M Suci Khadavi bukan tangkap tangan, maka permohonan pemohon ditolak. Menimbang karena ditolak, maka permohonan pemohon yang lain harus dikesampingkan," kata Akhmad Suhel saat membacakan putusan, Selasa (9/2/2021).

Editor: Rizal Bomantama