Rano Karno Ungkap Rencana Beri Keringanan Pajak Hotel di Jakarta
JAKARTA, iNews.id - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, Pemprov DKI akan memberikan stimulus berupa keringanan pajak perhotelan di Jakarta dalam waktu dekat. Dia mengakui bahwa kondisi perhotelan di Jakarta sedang terganggu terkait pemasukan.
"Kemudian kita juga memberikan stimulus kepada dunia perhotelan yang sekarang jujur gak usah kita tutupi sedang terganggu," kata Rano kepada wartawan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).
"Bahkan mungkin dalam minggu ini kita akan memberikan stimulus untuk peringanan pajak untuk hotel," tuturnya.
Dia menyebut, Jakarta juga mulai membuat kegiatan setiap pekan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dia berharap, hal itu dapat meningkatkan kunjungan ke hotel-hotel di Jakarta.
"Dan kenapa Jakarta setiap minggu membuat atraksi, membuat event, dalam rangka untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, kalau jumlah kunjungan meningkat, kita berharap mereka akan stay di hotel-hotel sekitar. Jadi, itulah langkah-langkah yang kita lakukan," kata pria yang akrab disapa Bang Doel ini.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan kondisi industri perhotelan belakangan ini tengah mengalami tekanan imbas efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Maulana menjelaskan, sekitar 40-60 persen pendapatan hotel bersumber dari belanja pemerintah. Bahkan, porsi tersebut bisa lebih besar terutama di luar pulau Jawa atau di daerah yang tidak mengandalkan pariwisata seperti di Bali.
"Sebenarnya memang yang terjadi itu kegiatan pemerintah menjadi dominasi revenue -nya di hotel, jadi kalau bisa saya katakan sekitar 40-60 persen kontribusinya terhadap revenue dari hotel," ujarnya saat dihubungi, Kamis (29/5/2025).
Dia menuturkan, bukan industri hotel mengandalkan atau mengejar pasar pemerintah, tetapi justru pemerintah yang awalnya mendorong industri perhotelan untuk meningkatkan investasinya di sektor pariwisata.
"Sebenarnya hotel itu bukan mau mengejar pasar pemerintah, tapi pemerintah yang meminta untuk para pelaku usaha mengikuti program mereka," katanya.
Editor: Aditya Pratama