RIDO Usung Program Sekolah Swasta Gratis hingga 1 Keluarga 1 Sarjana

JAKARTA, iNews.id - Masalah Pendidikan menjadi perhatian serius pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Keduanya mengusung sejumlah program, seperti Sekolah Gratis untuk Semua hingga 1 Keluarga 1 Sarjana.

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta nantinya akan menyediakan sekolah swasta gratis untuk keluarga kurang mampu. 

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

"Sekolah swasta gratis ini untuk yang grade 3, 2, 1. Deteksinya, mayoritas muridnya dari keluarga kelas menengah ke bawah," kata Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, kepada wartawan, Selasa (8/10/2024). 

Baca Juga

RK Yakin Program RIDO di Jakarta Bisa Sejalan dengan Cita-cita Muhammadiyah

Dia menjelaskan, program itu menyasar sekolah swasta karena lembaga pendidikan negeri sudah gratis, namun belum bisa menampung semua anak. Sehingga masih banyak anak yang akhirnya ke sekolah swasta dan bayar.

"Di Jakarta ini, sekarang masih ada anak putus sekolah, karena sekolah di swasta tidak mampu bayar iuran. Ada yang ijazahnya ditahan karena belum lunas bayaran, ada anak dipulangkan oleh sekolah karena belum bayar SPP. Inilah yang membuat keprihatinan kami," kata dia.

Baca Juga

Pasangan RIDO Tunjukkan Komitmen Pemilu Riang Gembira dalam Debat Perdana

Dia memastikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang telah ada tidak akan dihapus meski nantinya seluruh sekolah gratis. Pasangan RIDO justru akan meningkatkan program itu. 

"Nanti ada bantuan uang seragam untuk SD hingga SMA. Setiap tahun. Swasta yang masuk sekolah gratis dan negeri," kata anggota Komisi E (bidang pendidikan) DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Baca Juga

RIDO Ajak Warga Ambil Kuas dan Lukis Kanvas untuk Bangun Jakarta Bersama-sama

Basri Baco yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta periode 2024-2029 ini menambahkan, KJP Plus nantinya juga akan disempurnakan.

"Selama ini kan masih ada tiga masalah terkait penyaluran KJP Plus ini. Tiga masalah itu adalah tidak tepat sasaran, tidak merata dan tidak adil," ujar dia.