Sebut Kebijakan Menhub Repotkan Pemda, Bupati Bogor: Daerah Bisa Jadi Hotspot Baru Penyebaran Corona

Sindonews, Haryudi ยท Sabtu, 09 Mei 2020 - 08:41 WIB
Sebut Kebijakan Menhub Repotkan Pemda, Bupati Bogor: Daerah Bisa Jadi Hotspot Baru Penyebaran Corona

Bupati Bogor, Ade Yasin. (Foto: Antara)

BOGOR, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor keberatan dengan keputusan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengaktifkan kembali seluruh moda transportasi di tengah pandemi corona. Bupati Bogor, Ade Yasin menilai keputusan itu merepotkan pemerintah daerah (pemda).

Menurutnya kebijakan itu meningkatkan potensi penyebaran corona di daerah-daerah di luar Jakarta. Dia menjelaskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan sejumlah daerah akan menjadi sia-sia dengan kebijakan itu.

"Seharusnya pemerintah pusat mempertimbangkan kurva kasus positif corona sebelum mengeluarkan kebijakan itu, sudah landai atau belum. Kebijakan itu membuat potensi penyebaran ke daerah semakin tinggi dan membuat penerapan PSBB menjadi kacau," ujarnya di Bogor, Jumat (8/5/2020).

Ade menyebut kebijakan itu akan lebih berdampak terhadap perekonomian bila dibandingkan jika menyetop sementara. Jika penyebaran tak bisa dikendalikan maka wabah corona ini tidak akan diketahui kapan selesai.

Dia menjelaskan aturan PSBB seperti membolehkan transportasi logistik keluar masuk sebetulnya masih memberikan celah virus corona menyebar. Dengan diaktifkan kembali seluruh moda transportasi maka sejumlah hal harus dilakukan daerah untuk mengantisipasi penyebaran corona.

"Sekarang pertanyannya siapa yang akan mengawasi orang-orang itu? Apakah ketersediaan rapid test memadai untuk dilakukan deteksi dini. Mungkin saat berangkat bisa tidak kena, tapi lain cerita di perjalanan. Antisipasi harus dilakukan, jika tidak daerah tujuan bisa menjadi hotspot penyeberan corona yang baru," katanya.

Sebelum Menhub mengeluarkan keputusan mengaktifkan kembali seluruh moda transportasi pada 7 Mei 2020, lima kepala daerah di Bogor, Bekasi, dan Depok meminta operasional kereta listrik (KRL) dihentikan total sementara. Dengan adanya kebijakan dari Menhub ini, Ade menilai pemerintah pusat tidak mendukung penuh penerapan PSBB di daerah.

Editor : Rizal Bomantama