Setahun Jabatan Wagub DKI Kosong, Sandi: Mestinya Mudah Diselesaikan

Felldy Utama ยท Jumat, 16 Agustus 2019 - 18:55 WIB
Setahun Jabatan Wagub DKI Kosong, Sandi: Mestinya Mudah Diselesaikan

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno (kanan) hadir dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan).

JAKARTA, iNews.id – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan jabatan wakil gubernur DKI hingga kini masih kosong. Sejak ditinggalkannya pada Agustus 2018, berarti sudah setahun belum ada pengganti.

Menurut Sandi, persoalan pemilihan wagub ini sebenarnya mudah diselesaikan. Apalagi, Partai Gerindra telah sepenuhnya menyerahkan posisi tersebut kepada PKS. Maka, semestinya pemilihan wagub tak harus memakan waktu lama.

“Saya kok (prihatin), hampir setahun begitu ya. Kok lama sekali. Sangat menyayangkan ini sudah setahun lebih dan ini mestinya sangat mudah diselesaikan,” kata Sandi, Jumat (16/8/2019).

Kendati demikin Sandi mengaku dirinya tak bisa terlibat lebih jauh soal kursi wagub ini. Dia tak memiliki domain apa pun untuk turut campur.

Tapi, kata dia, akan lebih baik jika semua pihak yang berkontribusi dalam pemilihan wagub ini menjauhkan kepentingan personal maupun kelompok. Sebab, yang terpenting saat ini kursi yang telah dia tinggalkan itu bisa terisi kembali.

“Jadi saya sekali lagi mengingatkan, hindari kepentingan kelompok. Pak Anies sudah secara blak-blakan menginginkan segera. Dituntut akhir bulan ini ada. Ini (memang) bukan domain saya, tapi saya ingatkan,” ujar dia.

Untuk diketahui, pemilihan waguh DKI hingga kini masih mandek di rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD DKI. Sudah tiga kali agenda rapimgab pengesahan tata tertib batal digelar.

Sedianya agenda awal pelaksanaan rapimgab pada Rabu (10/6/2019), namun urung dilaksanakan karena banyak pimpinan fraksi DPRD yang tidak hadir. Rapat pun diundur hingga Senin 15 Juli.

Pada 15 Juli 2019, rapimgab kembali batal digelar dengan alasan tidak kuorum. Aturan kuorum rapimgab itu yakni 50 persen plus 1 dari jumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi atau sebanyak 59 orang.

Rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 31 orang. Sementara itu, rapimgab kedua hanya dihadiri 17 orang. Rapimgab tersebut akhirnya ditunda.

Kemudian, pada 16 Juli 2019 rapimgab tatib tersebut kembali batal digelar karena ada beberapa anggota yang tak bisa hadir.


Editor : Zen Teguh