Shelter Warga Bukit Duri Belum Dibangun, Anies Murka

JAKARTA, iNews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku kecewa dengan jajarannya karena belum dapat memenuhi janji membangun rumah sementara (shelter) bagi warga korban gusuran Bukit Duri. Terlebih, sudah dua tahun Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan tuntutan warga atas penggusuran yang dilakukan pemprov.

“Saya juga kecewa sama aparat yang jalannya enggak benar. Semua bakal dapat teguran,” kata Anies di kawasan Dufan Ancol, Kamis (6/9/2018).

109 Polisi Iran Tewas, Rezim Khamenei Tuding Demonstran Bakar Orang

Anies mengakui pernah berjanji kepada warga Bukit Duri untuk segera merealisasikan pembangunan. Dia menandatangani kontrak politik yang berisi 10 aspirasi warga Bukit Duri saat kampanye Pilkada 2017. Salah satu poinnya tentang pembangunan kampung deret di kawasan Bukit Duri sebagai ganti rugi atas penggusuran rumah warga pada 2016.

Janji itu mulai ditagih warga setelah mereka memenangi gugatan class action. Anies mengaku sudah menunjuk konsultan untuk segera merealisasikan janji tersebut. Namun, hingga kini belum ada kepastian termasuk juga sulit mencari lahan.

“Konsultannya tidak menjalankan tugas dengan benar. Konsultannya lebih banyak ngobrol sama sudin (suku dinas) daripada sama warga. Saya juga kecewa, jadi saya membenarkan,” ujar Anies.

Dia berjanji segera mengevaluasi dan memberikan kepastian atas program tersebut. “Cuma isi evaluasinya tidak untuk diumumkan karena tugas saya tidak mempermalukan orang,” ucap Anies.

Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Gubernur Anies akan meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghibahkan lahan miliknya. Ada lahan milik Kemenkeu yang tidak diurus sejak lama di kawasan gusuran Bukit Duri.

“Kita lagi mau tulis surat. Pak gubernur minta untuk ke Kemenkeu kiranya dapat dihibahkan ke pemprov, Itu luasnya seribuan, itu juga jadi pilihan,” kata Saefullah.

Tak hanya itu, Saefullah juga mengajukan opsi lain untuk membangun hunian sementara warga Bukit Duri, yakni Wisma Ciliwung yang sempat dipakai wisma haji. Namun, lahan tersebut belum diketahui legalitasnya.

“Jadi Pak Wali saya minta koordinasi panggil pemilik itu dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jakarta Selatan untuk dibantu proses supaya status tanahnya ini jelas. Kalau sudah jelas nanti kita anggarkan di DKI,” tutur dia.

Sebelum membangun kampung susun, Pemprov DKI akan menyiapkan selter untuk warga. Namun, anggaran pembangunan shelter sebesar Rp5,98 miliar dicoret dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018 karena tak kunjung mendapatkan lahan.

“Sudah jelas ya. Nanti kita anggarkan di DKI,” ucap Saefullah.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto