Siap-Siap, PNS Kabupaten Tangerang Akan Disanksi jika Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik 

TANGERANG, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melarang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan kendaraan dinas sebagai kepentingan pribadi khususnya untuk mudik Lebaran perayaan Idul Fitri 1443 H. Larangan tersebut sesuai instruksi Bupati Tangerang.

"Sesuai instruksi Pak Bupati bagi ASN dilarang untuk menggunakan mobil dinas saat mudik ke kampung halaman nanti," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid dalam keterangan yang diterima MNC Portal, Senin (18/4/2022). 

Baca Juga

Gencatan Senjata Thailand dan Kamboja Diprediksi Tidak Akan Berjalan Efektif

Rasyid mengungkapkan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap para ASN selama mudik untuk memastikan kendaraan dinas tersebut tidak digunakan sebagai kepentingan pribadi. 

Nantinya, dijelaskan Rasyid, jika kedapatan ASN melanggar, akan memberikan sanksi sesuai yang ditentukan, baik lisan maupun tulisan. 

Baca Juga

Amankan Arus Mudik, Polrestabes Palembang Kerahkan 647 Aparat Gabungan

"Nanti kita lihat dulu unsur-unsurnya apahka mereka benar melanggar dengan memakai mobil dinas itu atau tidak," paparnya. 

Baca Juga

PBNU Gelar Mudik Gratis 2022, Ini Syarat Lengkapnya

Rasyid mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat sebelum melakukan mudik melengkapi vaksinasi Covid-19 tahap ketiga atau booster.

"Yang mudik itu dengan catatan dilakukan atau mendapat vaksinasi booster. Dan ini sedang mulai proses pelayanan vaksin di setiap fasilitas kesehatan atau Satgas Covid-19 setempat," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13/2022 yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April disebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas. 

Selain itu dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. 

Editor: Faieq Hidayat