Soal IMB Pulau Reklamasi, Anies Mengaku Sebal dengan Ulah Gubernur Sebelumnya

Wildan Catra Mulia ยท Selasa, 25 Juni 2019 - 21:11 WIB
Soal IMB Pulau Reklamasi, Anies Mengaku Sebal dengan Ulah Gubernur Sebelumnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sebal dengan munculnya polemik terkait penerbitan ratusan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi yang dia keluarkan berdasarkan Peraturan Gubernur 206 Tahun 2016. Anies menilai polemik itu seakan-akan terus menyudutkan dirinya.

Anies mengungkapkan, gubernur DKI sebelumnya yang menerbitkan pergub tersebut terkesan cerdik dan terburu-buru, sehingga kini dia seperti terjebak dalam sebuah peraturan lama. Untuk diketahui, pergub tersebut dikeluarkan pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

“Menurut saya, yang mengerjakan ini semua cerdik. Serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja (menjabat gubernur DKI). Ini yang bikin sebel. Bayangkan,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Saat ditanya mengapa pergub itu tidak dicabutnya saja, Anies berkilah bahwa tindakan semacam itu dapat menyalahi aturan dan ketentuan. Jika pergub era Ahok dan Djarot itu dicabut, para pengusaha tak lagi percaya pada pemerintah.

“Nah, ini hukum tata ruang nih, prinsip dasar tidak berlaku surut. Sekarang, bayangkan Anda bikin rumah mengikuti aturan tata ruang, terus tiga tahun kemudian pemerintah membuat aturan tempat yang Anda buat rumah itu dijadikan lahan hijau lalu rumah Anda dibongkar. Enggak bisa,” ucapnya.

BACA JUGA: Banyak Pihak Kritik soal IMB Reklamasi, Anies Klaim Sudah Sesuai Ketentuan

Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan IMB bagi bagi ratusan bangunan yang berdiri di atas Pulau Reklamasi D alias Pantai Maju. IMB tersebut diperuntukkan bagi 932 bangunan yang terdiri atas 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu, ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Penerbitan 932 IMB itu berlandaskan pada Pergub Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, serta; Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

IMB itu diterbitkan PTSP DKI atas nama PT Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D pada November 2018. Pemberian IMB itu lantas menuai polemik. Pasalnya, pada 23 September 2018 lalu Anies sudah mencabut izin pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta, sehingga 13 dari 17 pulau yang telah direncanakan sebelumnya, batal dibuat. Sementara, empat pulau yang sudah telanjur dibangun, akan dimaksimalkan untuk kepentingan publik.


Editor : Ahmad Islamy Jamil